Jakarta, hariandialog.co.id.- – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Jimly Asshiddiqie menyebut dunia penegakan hukum Indonesia, termasuk
institusi kehakiman, mengalami ‘kerusakan’ parah buntut kasus suap
vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangkap tiga hakim
PN Surabaya dan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, yang
diduga sebagai makelar kasus.
Jimly mengatakan, perlu dilakukan reformasi total atas institusi
kehakiman dan penegak hukum. “Maka harus diadakan reformasi total,”
demikian tertulis di akun media sosial X milik Jimly, pada Ahad, 27
Oktober 2024.
Menurutnya, reformasi total ini bukan hanya soal pembenahan
kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum, melainkan juga
independensi, kualitas, dan integritas penegak hukum. “Bahkan sistem
kerjanya secara menyeluruh mesti ditata ulang,” kata dia.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan pejabat MA, Zarof Ricar,
sebagai tersangka kasus suap dalam penanganan perkara Gregorius Ronald
Tannur di Mahkamah Agung. Keterlibatan Zarof dalam perkara itu adalah
sebagai penghubung antara pengacara Ronald Tannur dan hakim agung
untuk pengurusan kasasi.
Zarof diminta oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, untuk melobi
hakim agung yang menangani perkara penganiayaan dan pembunuhan Dini
Sera agar putusannya menguatkan putusan PN Surabaya.
Saat ini Zarof ditahan di Rutan Kejagung, sementara Lisa tidak ditahan
karena sudah menjalani penahanan berdasarkan kasus dugaan suap pada
tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur.
Kejagung juga sudah menangkap ketiga hakim perkara Ronald Tannur, anak
eks angggota DPR Edward Tannur tersebut pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Tiga orang itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo
selaku majelis hakim PN Surabaya. Dalam penangkapan itu, tim kejaksaan
juga menyita sejumlah uang dengan nominal miliaran rupiah. Bila
ditotal jumlah uang tunai yang disita baik rupiah maupun mata uang
asing mencapai Rp 20,38 miliar. (tob-01)
About The Author
