Jakarta, hariandialog.co.id.- — Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) menagih janji pemerintah Indonesia soal keberadaan di
dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal itu disampaikan setelah Trump memimpin negaranya
berkolaborasi dengan Israel menyerang Iran hingga membuat konflik
kawasan Timur Tengah memanas di bulan Ramadan ini.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menagih janji pemerintah
untuk keluar dari BoP bentukan Trump itu karena disebutnya kini tak
sesuai visi awal menciptakan perdamaian, terutama di kawasan Timur
Tengah. Hidayat menyoroti langkah AS yang kini justru memicu perang
dengan Iran, dan menyeret negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.
“Tapi ternyata yang terjadi justru perang malah dikobarkan di
mana-mana. Jadi saya kira beliau sangat baik untuk mempertimbangkan
dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang
kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari
BoP,” ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 3-3-2026.
Politikus senior PKS itu lalu mengapresiasi tuntutan
sejumlah ormas agar RI mundur dari BoP usai situasi geopolitik yang
memanas di Timur Tengah pascaserangan AS-Israel ke Iran yang juga
menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatullah Ali Khamenei.
Hidayat menyatakan tak ingin Indonesia justru dijadikan
stempel dan legitimasi agar AS bisa memperluas perang. “Karena BoP
ternyata justru mengembangkan perang,” katanya.
“Ternyata dengan BoP malah perang tidak berhenti justru malah
menyebar ke mana-mana,” sambung Hidayat.
Sementara itu, MUI sebelumnya blak-blakan mengkritik posisi
Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas dan dibentuk
Presiden AS Donald Trump untuk persoalan Gaza dan stabilitas Timur
Tengah.
MUI mempertanyakan posisi Board of Peace–di mana Indonesia
juga tergabung di dalamnya–ketika AS justru berkolaborasi dengan
Israel memborbardir Iran dengan roket atau rudal.
Menurut MUI, AS dalam konflik itu justru tengah memainkan peran
melalui Board of Peace. “Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia
agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif
mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” demikian pernyataan dalam
Tausiyah MUI dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026.
Selain itu, PP Muhammadiyah mendesak Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk
bersikap, dan menindak tegas dengan memberi sanksi kepada AS dan
Israel karena telah menyerang Iran.
Kecaman juga datang dari Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia (PGI). Mengutip dari situs resminya, PGI sangat prihatin
atas eskalasi dan tindakan militer yang terjadi di kawasan Timur
Tengah karena berpotensi memicu krisis global serta mendesak negara
terkait untuk menghentikannya.
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum
Jacklevyn Frits Manuputty dan Sekretaris Umum Darwin Dharmawan, PGI
menilai situasi tersebut telah menimbulkan instabilitas regional dan
memperbesar risiko meluasnya konflik antarnegara.
“PGI mengecam berbagai tindakan militer yang dilakukan
sejumlah negara, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Israel
terhadap Iran, konflik antara Pakistan dan Afghanistan, serta aksi
pembalasan militer Iran di kawasan yang dinilai semakin memperluas
lingkaran kekerasan dan mengancam keamanan internasional,” demikian
bunyi pernyataan sikapnya.
PGI juga menyerukan penghentian seluruh aksi militer serta
mendorong PBB, lembaga-lembaga internasional, pemerintah, dan
komunitas global untuk mengedepankan dialog serta mematuhi hukum
humaniter internasional.
Tetap bersama BoP, Bisa Dievaluasi
Namun, berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang bersilaturahmi
dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa
malam lalu, sementara ini keanggotaan Indonesia di BoP masih berjalan.
Pada Selasa malam lalu Prabowo mengundang Presiden dan Wapres
terdahulu, eks Menlu, hingga Ketum Parpol parlemen ke Istana
Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas eskalasi perang antara
Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pertemuan ini berlangsung sekitar empat jam, dimulai pada
Pukul 19.30 WIB, dan tamu undangan mulai keluar sekitar Pukul 23.30
WIB.
Usai pertemuan itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
mengatakan Indonesia tetap berada di BoP. Walaupun demikian, Paloh
menyebut Prabowo tak tertutup mengevaluasi kembali keanggotaan RI di
BoP dalam kondisi ini. “Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi
seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain
nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP
bersama beberapa negara lainnya,” kata Paloh.
Paloh menyampaikan di pertemuan itu, Prabowo juga memaparkan
keputusannya membawa RI bergabung BoP. “Beliau menegaskan kembali
bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan
empati yang besar terhadap bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi
ditegaskan kembali,” ujar dia.
Eks Menlu Hassan Wirajuda yang juga hadir di istana
mengatakan Prabowo membeberkan peluang keberhasilan BoP berpotensi
menurun lantaran eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. “Tadi juga
disampaikan. Diulangi lagi. Apalagi dengan perang di Iran ini,
bayangan bahwa BOP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, gencatan
senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi
bisa jadi potensinya, potensi berhasilnya berkurang,” kata Hasan usai
pertemuan di istana itu semalam.
Hasan menangkap kesan bahwa Prabowo juga mulai berpandangan
bahwa keberhasilan BoP mencapai misi perdamaiannya menurun. Ia pun
kembali menyatakan Prabowo sendiri siap mengevaluasi keanggotaan RI di
BoP di tengah eskalasi konflik ini. “Ada kesan begitu, dan dari
komunikasi beliau dengan para kepala negara lain khussnya
negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil menurun dan
menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” ucapnya.
Hasan juga menyebut Prabowo masih menimbang langkah
selanjutnya yang akan diambil dalam menyikapi ini. “Langkah
selanjutnya dalam artian keputusan kan belum. Pasti beliau akan
mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya,”
katanya.
Sementara itu, Menlu RI Sugiono mengatakan Prabowo telah
menjalin komunikasi langsung dengan pemimpin negara-negara di kawasan
Teluk di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Negara-negara teluk merupakan negara di Kawasan Timur Tengah
yang letaknya berdekatan dengan Iran, seperti Saudi Arabia, UAE, Oman,
Kuwait, Qatar, dan Bahrain. “Sudah telepon. Sudah telepon
[pemimpin-pemimpin negara Timur Tengah], dan masih menunggu waktu MbS
[Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman], belum bisa ketemu
waktunya,” kata Menlu Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa kemarin.
Sugiono juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar
Negeri Iran Abbas Aragchi dan mendorong pentingnya penyelesaian
konflik di meja perundingan demi menghentikan perang di Timur Tengah.
Iran mendapat serangan lebih dahulu dari Israel dan Amerika
Serikat pada 28 Februari lalu. Teheran kemudian melancarkan serangan
balasan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer AS di negara
tetangganya. “Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk
kembali ke meja perundingan,” kata Sugiono.
Sugi menyampaikan dalam komunikasinya dengan Aragchi itu, ia
menyatakan sikap RI yang menyatakan prinsip penghormatan terhadap
kedaulatan wilayah satu negara.
Selain itu, ia juga kembali menyampaikan niat Prabowo menjadi
mediator dalam konflik tersebut
Israel dan Amerika Serikat memulai serangan lebih dulu ke Ibu Kota
Iran, Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Mereka melancarkan
serangan itu di tengah berjalannya negosiasi nuklir terbaru antara
Iran dengan AS di Jenewa, Swiss.
Imbas operasi itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali
Khamenei gugur. Khamenei dilaporkan gugur pada serangan pada Sabtu.
Iran mengonfirmasi keesokan harinya.
Di hari pertama AS-Israel meluncurkan operasi, Iran langsung
membalas serangan mereka.
Iran juga membalas serangan dengan skala lebih besar dari
sebelumnya usai gugurnya Khamenei. Mereka menargetkan Israel dan
pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, tulis cnni. (tim-01)
About The Author
