Depok, hariandialog.co.id – Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Sesuai Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi tidak lain menjadi pemasukan yang bermula dari usaha pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana dengan tujuan sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat, dari individu atau badan dan korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang yang menjadi pemasukan kas daerah.
Namun, ada pengecualian dalam objek retribusi ini yaitu pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), dan pihak swasta. Subjek pada retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan usaha parkir.
Seperti halnya terkesan mubazir, sudah beberapa kurun waktu ini portal parkir terpasang di area lingkungan kantor walikota Depok. Selama terpasang, alat tersebut pernah digunakan tempat karcis kendaraan roda 2.
Berdasarkan pantauan Dialog dilapangan, Jum’at (13/10/23) kini portal Pakir kendaraan roda 2 tersebut terkesan sebagai pajangan saja. Padahal sudah dipasang sejak awal tahun lalu.
Dialog mencoba konfirmasi ke pejabat Dishub, namun disayangkan satupun Pejabat Dishub Kota Depok tidak bisa menjawab pertanyaan Dialog. (Tile)
About The Author
