Aceh, hariandialog.co.id.– Memasuki 22 hari atau tiga pekan
pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, banyak warga
terdampak masih hidup dalam kondisi darurat berkepanjangan.
Hingga kini, logistik, persoalan hunian, listrik, jaringan komunikasi
hingga distribusi gas elpiji belum tertangani secara menyeluruh.
Di sejumlah lokasi terdampak, rumah warga hanyut dan rusak berat.
Akses jalan darat ke ke pedalaman masih putus dan belum menunjukkan
perkembangan selama 3 pekan. Sementara warga masih banyak yang
terisolir.
Data yang dihimpun CNNIndonesia.com, di dataran tinggi Gayo yang
meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan sebagian Gayo Lues
hanya bisa diakses lewat jalur udara. Akses darat di sana menuju
pedalaman masih putus dan menyulitkan untuk distribusi logistik ke
pengungsi.
Di Kabupaten Aceh Tengah, ada 54.480 jiwa yang tersebar di 80
desa dalam 7 kecamatan masih belum bisa diakses lewat jalur darat
kecuali berjalan kaki dan menyeberangi sungai lewat kabel sling.
Korban Banjir Sumatra 17 Desember: 1.059 Meninggal, 588.226 Mengungsi
Tujuh kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bintang, Ketol, Celala, Kute
Panang, Silihnara, Rusip Antara dan Kecamatan Linge. Jembatan hingga
jalan menuju daerah itu masih putus. “Desa terisolir 80 kampung
tersebar di 7 kecamatan jumlah orang terisolir 54.480 jiwa,” kata
Kadis Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, Mustafa Kamal, Rabu
(17/12).
Di Kabupaten Bener Meriah juga belum terlihat progres penanganan
pembukaan jalur menuju pedalaman. Dari data posko penanggulangan
bencana setempat update Selasa (16/12) masih ada 36.045 warga yang
masih terisolir di 59 desa dalam 6 kecamatan.
Kecamatan yang masih belum terbuka akses lewat darat yaitu Kecamatan
Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih, Permata dan Timang
Gajah. Warga di sana terpaksa berjalan kaki untuk mencari sembako agar
bertahan hidup.
Sementara hanya di Kecamatan Bukit, Wih Pesam dan Bandar
yang jaringan telekomunikasi dan listrik sudah menyala meskipun masih
bergilir. Untuk tujuh kecamatan lainnya masih padam sejak 3 pekan
terakhir.
“Untuk Kecamatan Bukit, Wih Pesam dan Bandar listrik dan
jaringan sudah menyala tapi ada titik tertentu masih padam. Kecamatan
lainnya masih padam,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Posko
Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi, Rabu. 17
Desember 2025.
Begitu juga di Kabupaten Aceh Tamiang hampir seluruh jalan
menuju desa di daerah itu putus dan kini hanya bisa di akses lewat
jalan kaki. “Iya (akses darat terputus dan warga masih terisolir).
Bisa jalan darat tapi gak bisa dengan kendaraan (akses ke desa-desa),”
kata Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang Agusliayana Devita yang juga
menjabat sebagai Kaban Kesbangpol setempat.
Daerah lain yang juga terdampak parah dari bencana ekologis
seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bireuen dan Lhokseumawe
juga masih terdapat desa-desa yang belum bisa ditembus lewat jalur
darat.
Data dari posko tanggap darurat bencana Aceh update Rabu
(17/12) pukul 18:49 WIB, wilayah yang berstatus tanggap darurat
sebanyak 14 daerah dengan jumlah pengungsi 402.647 ribu yang tersebar
di 2.174 titik.
Untuk korban meninggal dunia 449 orang dan 31 dinyatakan
hilang. Kemudian data sementara sudah 174.220 rumah warga rusak.
Direktur Eksekutif Katahati Institute Raihal Fajri mengatakan
sudah 22 hari bencana ekologis di Aceh layanan dasar yang seharusnya
didapatkan oleh warga terdampak masih minim. Katahati Institute masuk
dalam desk relawan yang terdaftar di posko tanggap darurat bencana
hidrometeorologi Aceh.
Dampak itu juga dirasakan oleh warga di daerah yang tidak
dilanda banjir seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Warga masih
kesulitan untuk mengakses gas elpiji, pemadaman listrik hingga
jaringan komunikasi yang bermasalah.
Gangguan ini berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga,
usaha kecil, serta layanan sosial dasar. Raihal Fajri menilai situasi
tersebut menunjukkan lemahnya dan tidak responsifnya komando
penanganan bencana.
“Kami juga menilai penanganan bencana belum responsif terhadap
kelompok rentan. Hingga hari ke-22, belum ada data terbuka mengenai
kondisi ibu hamil, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas di
lokasi bencana, padahal regulasi BNPB mewajibkan perlindungan khusus
bagi kelompok tersebut,” kata Raihal dalam keterangannya, tulis cnni.
(salim-01)
About The Author
