Jakarta, hariandialog.co.id.- Pengguna kendaraan bermotor akan
dikenakan dua pajak tambahan mulai 2025. Ketetapan dua pajak baru itu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen pajak
kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor
(BBNKB).
Secara total ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar
oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB,
PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.
Namun, lembaran belakang pada STNK atau Surat Ketetapan
Kewajiban Pembayaran, akan ditambah dua kolom baru, untuk menyematkan
keterangan opsen PKB dan opsen BBNKB.
Dengan demikian, masyarakat yang membeli kendaraan baru di
tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan.
Opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen yang
dihitung dari besaran pajak terutang.
Jadi misalnya, kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1
juta, maka akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp660 ribu alias 66
persen dari PKB Rp1 juta.
Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen PKB
menjadi Rp1,6 juta.
Untuk opsen BBNKB, cara menghitungnya juga sama, yaitu ada
tambahan sebesar 66 persen dari BBNKB yang ditetapkan.
Pemilik kendaraan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB ini
bersama dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan opsen pajak
kendaraan ini dipantau pemerintah pusat, yang mana bisa dikoreksi
apabila menghalangi pertumbuhan penjualan kendaraan di daerah tulis
cnni. (rizki-01)
