Jakarta, hariandialog.co.id.- Pengusaha mengaku kapok ikut menggarap
proyek infrastruktur dan layanan publik pemerintah.
Keluhan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Dhony Rahajoe kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody
Hanggodo.
Dody mengatakan pengusaha kapok membangun proyek
infrastruktur dan layanan publik dengan skema Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU). “Pak Dhony sempat bisik-bisik kalau swasta agak
kapok bermain KPBU. Ini nanti bisa didiskusikan kapoknya bagaimana,”
kata Dody dalam acara Creative infrastructure Financing (Creat FF)
2025 di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Juni 2025,
dikutip Detikfinance.
Dody mengaku pihaknya hanya pembuat kebijakan. Kementerian
PU perlu menjalin diskusi lanjutan dengan pengusaha terkait penyebab
kapok itu, serta memberikan dukungan solusi yang bisa diberikan. “Saya
mesti segera bereskan, kemudian swasta benar-benar bisa terlibat aktif
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kalau swasta lokal aja
kapok, bagaimana kita mengundang investor logikanya segampang itu
dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan,” pungkasnya.
Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani perihal
tersebut. Namun, yang bersangkutan belum merepsons hingga berita ini
dipublikasikan.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Achmad Nur Hidayat mengatakan skema KPBU sebenarnya dirancang sebagai
jalan tengah antara keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan besar
akan pembangunan infrastruktur.
Di atas kertas, KPBU terlihat indah di mana pemerintah
menyiapkan proyek dan swasta masuk dengan modal dan keahlian. Kemudian
hasilnya adalah pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan
berkelanjutan.
Namun, kenyataannya tak seindah itu ketika di lapangan.
“Pengusaha swasta menghadapi kerumitan birokrasi, inkonsistensi
kebijakan, dan ketidakpastian dalam pengembalian investasi. Bahkan
proyek-proyek yang tampak menjanjikan di awal bisa berubah menjadi
jebakan likuiditas karena struktur risiko yang tidak proporsional,”
katanya kepada CNNIndonesia.com. (pitta-01)
About The Author
