Jakarta,hariandialog.co.id-Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus ) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut), pada Senin (1/8/22) melakukan penyerahan tahap dua, yaitu berkas perkara, barang bukti dan tersangka HHT alias Hiskia kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakut. Dengan diterimanya penyerahan tahap dua tersebut, maka penanganan perkara beralih menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum.
HHT dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dananya bersumber dari tindak pidana korupsi dalam perkara pemanfaatan dana pinjaman dari PT PPA (Persero) kepada Badan Usaha Milik Negara PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) yang dipergunakan untuk modal kegiatan usaha rantai pasok biji nikel yang dilakukan oleh tersangka HHT dengan menggunakan PT Asiabumi Mineral Raya sebagai vendor (pelaksana kegiatan) pada tahun 2020.
Atas perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan Negara dirugikan Rp 20 miliar, dan atau berdasarkan hasil Laporan Audit Investigatif yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor SR -268 / PW 09/ 5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022, adalah sebesar Rp. 18.741.669.563,-.
Menurut Kasi Pidsus Kejari Jakut, Rolando Ritonga kepada Dialog, penyerahan tahap dua tersangka HHT tersebut dilakukan karena jaksa peneliti berkas yang juga sebagai Jaksa Penuntu Umum nantinya atas tersangka HHT, telah menyatakan berkas perkara memenuhi unsur formil dan materil alias P-21.
Dimana perbuatan tersangka HHT diancam dengan sangkaan Pertama Primair Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Subsidair Kesatu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan TPPU.
Setelah dilakukan penyerahan tahap dua, kemudian jaksa penuntut umum melakukan penahanan kepada tersangka HHT di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 (duapuluh) hari berdasarkan Surat Perintah Penahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : PRIN-405/M.1.11/Ft.1/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022, sambil menunggu proses penyusunan dakwaan dan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat.
Masih menurut Kasi Pidsus Rolando Ritonga, penyidik juga sedang mengembangkan perkara aquo dengan menetapkan 2 tersangka yang berasal dari penyelenggara perseroan BUMN dengan inisial MYD, dan Adi.
Sementara itu, Kajari Jakarta Utara Atang Pujiyanto, mengatakan, selain tersangka dari pihak BUMN, penyidik juga sedang mendalami pihak-pihak swasta lain yang berkolerasi dengan pokok perkara. “Jika dari hasil penyidikan kuat bukti, maka mereka akan ditetapkan sebagai tersangka,” tukas Atang. (Het)
