Situbondo, hariandialog.co.id.- — Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Situbondo menjatuhkan vonis 5 bulan 20 hari penjara kepada Kakek Tua,
Masir alias Pak Sey, (75), terdakwa kasus perburuan satwa di kawasan
Taman Nasional Baluran. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding
ancaman pidana dalam undang-undang maupun tuntutan awal Penuntut Umum
yakni 2 tahun pidana penjara.
Perkara yang teregister Nomor 147/Pid.Sus-LH/2025/PN Sit
diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, (7/1/2026), dengan
Majelis Hakim diketuai Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., didampingi I
Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. dan Mas Hardi Polo, S.H., dalam
perkara.
Kasus bermula pada 23 Juli 2025, ketika Masir tertangkap
petugas Balai Taman Nasional Baluran saat hendak pulang dari kawasan
hutan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan lima ekor burung
cendet yang ditangkap menggunakan getah (pulut) dan umpan jangkrik di
zona rimba kawasan taman nasional.
Meski burung cendet bukan satwa dilindungi, perbuatan tersebut tetap
diproses hukum karena dilakukan di kawasan pelestarian alam tanpa izin
dan di luar kegiatan pembinaan habitat.
Majelis Hakim menyatakan Masir terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melanggar ketentuan Pasal 40B ayat (2) huruf b juncto Pasal
33 ayat (2) huruf g Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.
Namun, dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim tidak semata-mata
berpegang pada teks undang-undang secara kaku.
Dalam pertimbangannya disebutkan, “bahwa dalam kasus konkret yang
sedang diperiksa ini, penerapan hukum secara kaku dan formalistik
berdasarkan bunyi pasal tertentu akan menghasilkan putusan yang secara
yuridis formal mungkin benar, namun secara substantif bertentangan
dengan rasa keadilan masyarakat dan akan menimbulkan ketidakadilan
yang nyata bagi Terdakwa,” tegas Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
Dalam putusannya, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip prinsip
bahwa hakim bukan sekadar “corong undang-undang”, melainkan memiliki
kewajiban menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Hakim bahkan menegaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara
kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.
Pendekatan ini menjadi dasar mengapa ancaman pidana minimum yang berat
tidak diterapkan secara kaku, demi menjaga keseimbangan antara
penegakan hukum lingkungan dan nilai kemanusiaan.
“Demi tegaknya kepastian hukum khususnya hukum lingkungan, keadilan
dan kemanusiaan di masyarakat, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa
telah terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan dan keadaan
pribadi Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis
Hakim menyatakan terhadap penjatuhan pidana dalam amar putusan di
bawah telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan penegakan
hukum lingkungan hidup di Kawasan Taman Nasional Baluran yang secara
alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam, khususnya daerah Kabupaten
Situbondo”, tegas Ketua Majelis.
Beberapa pertimbangan kunci yang membuat vonis dijatuhkan ringan antara lain:
Usia Terdakwa yang telah lanjut, yakni 75 tahun;
Motif ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya di persidangan;
Tidak pernah sebelumnya dijatuhi pidana penjara;
Tulang punggung keluarga.
Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan
pembalasan, melainkan pembinaan dan pencegahan agar perbuatan serupa
tidak terulang.
Dengan vonis 5 bulan 20 hari penjara dan ketentuan bahwa seluruh masa
penahanan dikurangkan, secara hukum pidana yang dijatuhkan akan
selesai dijalani. Hal ini, dikarenakan masa penahanan yang telah
dijalani Masir telah dijalani selama 5 bulan 17 hari.
Putusan ini menjadi contoh bagaimana pengadilan tetap menegakkan hukum
lingkungan, namun tanpa menanggalkan nurani dan rasa keadilan,
khususnya bagi masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum.
Sebagai informasi, dalam menjatuhkan Putusan tersebut Majelis Hakim
juga menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional juncto Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana, tulis MARI. (tob-01)
About The Author
