Jakarta, hariandialog.co.id.- Kuasa hukum Mantan Wamenkumham
Edward Omar Sharif Hiariej atauEddy Hiariej menyebutkan uang yang
diduga hasil suap merupakan bayaran atas jasa sebagai pengacara atau
lawyer fee.
Namun, pihak KPK menyatakan bahwa hal tersebut merupakan
materi pokok perkara yang tidak mungkin diperiksa dalam waktu singkat
seperti di praperadilan ini sebut kuasa hukum KPK dalam dupliknya
kemarin di PN Jakarta Selatan .Awalnya tim KPK menyatakan isi duplik
terkait penetapan tersangka sesuai dengan Pasal 44, 38, dan 39 UU KPK
dan tak perlu dibacakan. “Bahwa dalam jawaban kami, kami telah
menyampaikan kekhususan yang kami miliki berkenaan dengan prosedur
penetapan tersangka sebagaimana Pasal 44, 39, dan pasal 38 UU KPK yang
isinya tidak perlu kami bacakan lagi,” ujar tim kuasa hukum KPK.
Terkait materi eksepsi yang telah disampaikan, juga
diserahkan kepada hakim untuk menilai. Tim KPK menyerahkan ke hakim
apakah sah atau tidaknya syarat kumulatif dari perkara. “Dan terkait
dengan materi eksepsi yang kami ajukan, bahwa ini semua kami serakan
kepada Yang Mulia terkait penilaiannya bahwa sah atau tidaknya syarat
kumulatif perkara,” katanya dihadapan hakim Istiono.
Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum Eddy menyatakan
tidak akan menyampaikan jawaban replik dengan tertulis. Dia
menyebutkan bahwa menolak semua eksepsi yang disampaikan pihak KPK.
“Sesuai dengan kesepakatan kita pada sidang pertama kemarin, kami
tidak akan menyampaikan replik tertulis. Replik kami terhadap eksepsi
yang disampaikan pemohon, kami menolak tuduhannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Eddy Hiariej menyebutkan uang yang diduga hasil
suap merupakan bayaran atas jasa sebagai pengacara atau lawyer fee.
Eddy mengatakan lawyer sah meminta fee kepada klien.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Eddy Hiariej dalam sidang
praperadilan di PN Jaksel, Senin (18/12). Pihak Eddy mengatakan dana
yang disebut sebagai gratifikasi merupakan lawyer fee atas penanganan
masalah hukum yang dialami oleh PT CLM dan PT APMR.Fee itu disebut
dibayarkan kepada Yosi Andika, yang juga menjadi tersangka bersama
Eddy.
“Bahwa kasus dugaan gratifikasi atau suap yang dilaporkan oleh IPW
kepada Termohon terhadap diri Pemohon I adalah terkait dengan adanya
aliran dana yang konon besarnya Rp 7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)
dari klien Pemohon III kepada Pemohon III Yosi Andika, SH, yang
menurut Termohon patut diduga merupakan gratifikasi atau suap untuk
diberikan kepada Pemohon I Prof Eddy Hiariej quod non,” kata kuasa
hukum Eddy.
Pihak Eddy menilai keliru bila uang itu dikatakan sebagai gratifikasi.
Pihak Eddy Hiariej menyebut permintaan lawyer fee terhadap klien sah
dilakukan. Dia menyebutkan tidak ada kriminalisasi dalam
penerimaanlawyer fee. (bing).
