Jakarta, hariandialog.co.id.- — Wacana pembangunan proyek Giant Sea
Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang dirancang membentang di
pesisir utara atau Pantura Jawa memasuki babak baru.
Presiden Prabowo Subianto pun menunjukkan keseriusannya untuk
membangun proyek raksasa yang pernah disebutnya butuh Rp1.620 triliun
itu melalui pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi
mengatakan pembentukan badan itu diperlukan untuk mendukung rencana
pembangunan Giant Sea Wall yang telah direncanakan oleh Prabowo.
Terlebih, wacana pembangunan tanggul yang digadang bisa
mengatasi permasalahan penurunan tanah di wilayah utara Jawa tersebut
telah muncul sejak tahun 1990-an. “Hal ini beberapa kali sudah
disampaikan oleh Presiden dan sebetulnya itu sudah ada sejak tahun
90-an. Rencana itu juga sudah disusun sebetulnya yang berkenaan dengan
pembangunan Giant Sea Wall,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks
Istana Kepresidenan, Senin (25/8).
Prabowo bahkan telah melantik Darwin Trisna Djajawinata dan
Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai
Utara Jawa pada saat peresmian badan tersebut.
Dengan pembentukan badan otorita tersebut, diharapkan menjadi langkah
strategis untuk mempercepat pembangunan proyek tanggul laut raksasa
tersebut.
Proyek ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten
hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai US$80
miliar. Untuk tahap awal, pembangunan di wilayah Teluk Jakarta
diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
Dengan kebutuhan anggaran fantastis, proyek ini disebut-sebut sebagai
salah satu yang terbesar dalam sejarah pembangunan infrastruktur
nasional.
Namun, di tengah ketidakpastian fiskal dan derasnya alokasi dana untuk
program-program besar lainnya, muncul pertanyaan mendasar, sepadankah
proyek sebesar ini dengan manfaat ekonominya?
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul
Huda menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pemerintah tersebut.
Menurutnya, GSW bukan hanya mahal secara anggaran, tetapi juga belum
tentu berdampak signifikan secara jangka panjang terhadap perekonomian
nasional dan juga keselamatan wilayah pesisir Pantura.
“Proyek Giant Sea Wall ini membutuhkan dana hingga ribuan triliun.
Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN). Sementara posisi penerimaan negara saat ini sedang tidak
optimal, berat bagi APBN untuk membiayai proyek ini,” ujar Huda kepada
CNNIndonesia.com.
Meskipun GSW telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN),
Huda menilai status tersebut tidak serta-merta menjamin pembiayaan
yang realistis dan gampang dicari.
Ia menyebut dengan banyaknya program ambisius Prabowo, seperti Makan
Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan gratis, hingga kelanjutan
pembangunan IKN, tekanan terhadap APBN akan kian berat.
“Kalau dipaksakan, APBN bisa jebol. Defisit akan meningkat, utang akan
membengkak, dan anggaran menjadi tidak sehat,” tegasnya.
Pembangunan proyek ini dengan biaya yang tinggi dinilai tidak sepadan
dengan efektivitas atau dampak yang akan diberikan proyek raksasa
tersebut.
Menurut Huda, dampak ekonomi dari pembangunan GSW cenderung bersifat
jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Ia membandingkan proyek ini
dengan sejumlah PSN sebelumnya yang justru tidak memberikan kontribusi
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya melihat dampak GSW ini hanya temporer. Di awal, pembangunan
mungkin akan mendongkrak aktivitas ekonomi. Tapi setelah selesai
dibangun, kontribusinya tidak besar. Bahkan ada alternatif lain yang
lebih murah untuk mitigasi bencana pesisir,” jelasnya.
Dalam konteks efisiensi anggaran, Huda mempertanyakan urgensi
pembangunan tanggul laut ini. Ia menyebut bahwa berbagai pendekatan
berbasis komunitas dan adaptasi berbasis ekosistem seperti
rehabilitasi mangrove atau pembangunan pemecah gelombang alami bisa
menjadi solusi yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan ketimbang
membangun GSW. “Misalkan dengan memperbanyak tumbuhan mangrove untuk
mencegah abrasi. Itu kan lebih murah dan di beberapa tempat sudah ada
programnya,” terangnya.
Selain itu, Huda melihat proyek ini tidak akan terlalu menarik di mata
investor karena ada keraguan atas manfaat ekonomi dan besarnya dana
yang dibutuhkan.
Ia mencontohkan hal ini sama dengan situasi proyek IKN yang hingga
saat ini belum sepenuhnya berhasil menarik minat investor swasta
meskipun memiliki badan otorita tersendiri. “Investor pasti akan
melihat potensi keuntungannya, baik langsung maupun tidak langsung.
Kalau tidak ada jaminan yang jelas dari pemerintah, nasib GSW bisa
sama seperti IKN. Sama-sama kesulitan mencari investor,” katanya.
Huda juga menyangsikan efektivitas pembentukan Badan Otorita Pesisir
Utara Jawa untuk mengelola proyek ini. Menurutnya, badan tersebut bisa
menambah beban anggaran dan tumpang tindih dengan kewenangan
pemerintah daerah.
Tak hanya itu, badan yang dibentuk berpotensi berbenturan kewenangan
antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir
utara Jawa.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan GSW akan melintasi wilayah
administratif sejumlah provinsi, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang masing-masing memiliki
otoritas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan tata ruang.
“Jangan sampai pemerintah pusat mengambil alih penuh wilayah yang
seharusnya menjadi kewenangan daerah. Ini bertentangan dengan semangat
otonomi daerah,” ujar Huda.
Menurutnya, pembentukan badan otorita baru perlu kajian komprehensif,
tidak cukup hanya berdasarkan Perpres tentang RPJMN. Termasuk juga
keterlibatan masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung
pada laut.
“Secara anggaran, ini bisa jadi pemborosan. Apakah betul-betul
diperlukan? Atau hanya karena dikejar-kejar target politik dan
pembangunan jangka menengah?,” jelas Huda, tulis cnni. (tob)
About The Author
