Jakarta, hariandialog.co.id.- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara
soal potensi masalah yang terjadi di tiap pemilihan umum (Pemilu).
Salah satu yang disorot Jokowi perihal praktik politik uang.
Jokowi menyebut politik uang sebagai salah satu penyakit
pemilu. Praktik itu selalu hadir dalam tiap penyelenggaraan pemilihan
umum. “Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti
ada,” kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu
(17/12/2022).
Jokowi hadir dalam rangka acara Konsolidasi Nasional
Bawaslu jelangPemilu 2024. Jokowi mengatakan praktik politik uang itu
selalu dilihatnya berdasarkan pengalamannya mengikuti pemilu mulai
tingkat pemilihan daerah hingga pemilihan presiden. “Kalau ada yang
bilang nggak ada, pak, sudah nggak ada, pak, saya tiap hari di
lapangan. Saya pernah ikut pilkada pemilihan walikota dua kali,
pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua
kali. Jadi kalau ada yang bantah tidak ada, saya akan sampaikan apa
adanya, ada,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta peran aktif Bawaslu dalam
mencegah tiap potensi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang.
Jokowi meminta Bawaslu juga melibatkan peran aktif masyarakat.
“Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik
uang. Karena kalau ini dibiarkan berlama-lama maka ini akan merusak
demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” katanya.
Minta Bawaslu Petakan Potensi Masalah
Jokowi juga meminta Bawaslu mulai memetakan potensi
masalah dalam Pemilu 2024. Tiap ruang kemungkinan terjadinya
pelanggaran pemilu harus sudah diantisipasi oleh Bawaslu. “Saya ingin
menekankan beberapa hal. Pertama, petakan segera potensi masalah dan
kemungkinan terjadinya pelanggaran, harus dipetakan,” kata Jokowi.
Pemetaan potensi masalah ini, kata Jokowi, penting untuk
mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
“Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan jangan ada yang terlewat.
Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan
langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan
sampai ada kejadian kita baru pontang panting,” katanya.
Jokowi meminta peran aktif para petugas Bawaslu dalam mengawasi
potensi pelanggaran pemilu. Dia menekankan anggota Bawaslu tidak hanya
bekerja ketika laporan pelanggaran pemilu masuk. “Jangan hanya bekerja
pada saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu
pengaduan tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa
menimbulkan benturan-benturan sosial,” tutur Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi juga berharap Bawaslu bisa dengan cepat
menyelesaikan potensi masalah di pemilu, tidak harus menunggu menjadi
gesekan yang besar. “Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat
itu juga. Jangan tunggu membesar,” pungkas Jokowi. (redak01)
