Jakarta, hariandialog.co.id.- Harmonisnya hubungan Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi
modal dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan
aspirasi dan keinginan rakyat.
Penilaian ini disampaikan mantan Wakil Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu. Menurut
dia, hubungan yang baik antara keduanya bisa menjadi pembuka
kebuntuan-kebuntuan komunikasi antarlembaga politik di Indonesia.
“Kedekatan Dasco dengan Presiden kerap berhasil melahirkan
kebijakan yang lebih sesuai dengan aspirasi rakyat,” kata Edwin pada
Tempo, Senin, 23 Juni 2025. “Kepekaan pada aspirasi rakyat dan
hubungan yang baik dengan Presiden dapat jadi modal untuk melabrak
kebuntuan.”
Sebagai orang dekat Presiden Prabowo, kata Edwin, Ketua
Harian Partai Gerindra tersebut menjadi pemecah masalah sekaligus
penyambung aspirasi publik yang tersendat. Di sisi lain, Dasco juga
dianggap mampu melakukan koordinasi dan pendekatan komunikasi
antarkementerian maupun lembaga pemerintahan dalam menyelesaikan
isu-isu yang sensitif.
Belum lama ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang memasukkan empat pulau di Aceh ke
wilayah administrasi Sumatera Utara, memicu kegaduhan publik.
Koordinasi maupun komunikasi antara kementerian/Lembaga pemerintah
dengan aspirsi publik seperti macet. “Di sisi lain, hal ini
menunjukkan adanya inkoordinasi dari menteri sebagai bawahan presiden
dalam memutuskan sesuatu hal yang sensitif. Hal ini menunjukkan
komunikasi antara menteri dan presiden yang kurang baik,” kata Edwin.
Sadar akan mampetnya jalur komunikasi tersebut, Dasco
berusaha menjembatani kepentingan publik dan pemerintah, khususnya
saat kebijakan kementerian menuai sorotan. Dengan sigap Dasco
menyatakan bahwa persoalan tersebut akan diambil alih langsung oleh
Presiden Prabowo.
Tak lama kemudian, berlangsung rapat terbatas secara daring
yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Rusia. Rapat itu
diikuti Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara
Bobby Nasution, serta Dasco.
Hasil rapat memutuskan, keputusan Mendagri yang memasukkan
empat pulau di Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara dibatalkan.
Presiden Prabowo menyatakan empat pulau tersebut tetap
masuk wilayah Provinsi Aceh. “Bila merujuk pada ujung sengketa empat
pulau tersebut, keberadaan Dasco sebagai penengah merupakan hal yang
positif,” ujar Edwin, tulis tempo. (dika-01)
About The Author
