Jakarta, hariandialog.co.id.- Laporan keuangan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2021 meraih predikat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Predikat WTP ini merupakan yang ke-8 kali diraih Kemendagri secara
berturut-turut.
Predikat itu diberikan Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Wakil
Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pada acara
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kementerian, Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2021. Kegiatan ini
berlangsung di Auditorium BPK, Senin (27/6).
Dalam sambutannya, Wempi menuturkan capaian tersebut
tidak lepas dari kerja keras jajaran Kemendagri dalam mengelola
keuangan negara. Pengelolaan tersebut, kata dia, dilakukan dengan
mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dia berharap capaian ini dapat menjadi contoh dan memotivasi
seluruh pemerintah daerah (pemda) agar terus berupaya mengelola
keuangan secara optimal. Dengan begitu, lanjut Wempi, diharapkan
jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat opini WTP sesuai Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kian meningkat. “Karena hal ini
tidak lepas dari tugas dan fungsi Kemendagri untuk mengawal jalannya
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk di
dalamnya dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan,” jelas Wempi dalam keterangan tertulis seperti
dikutib detik.com, Senin (27-06-2022).
Ia mengulas berdasarkan data laporan keuangan Kemendagri
2021, Kemendagri mengelola pagu belanja sebesar Rp 2,93 triliun dengan
realisasi mencapai 99,13 persen. Persentase realisasi belanja tersebut
mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen dibandingkan Tahun Anggaran
2020 sebesar 98,87 persen dengan pagu belanja sebesar Rp 2,77 triliun.
Wempi menjabarkan dalam pelaksanaan anggaran 2021,
Kemendagri juga mendapat penghargaan sebagai kementerian yang
berkinerja terbaik peringkat pertama dalam pelaksanaan anggaran
kategori pagu sedang. Capaian tersebut merupakan yang keempat kalinya
secara berturut-turut diterima Kemendagri sejak 2018.
Selain itu, lanjut Wempi, pada 2021 Kemendagri juga
memperoleh penghargaan atas pengelolaan barang milik negara.
Kemendagri meraih juara ke-3 kategori peningkatan tata kelola yang
berkelanjutan untuk kementerian atau lembaga, dengan jumlah peserta
lebih dari 100 satuan kerja pada gelaran Barang Milik Negara (BMN)
Award.
Wempi menyebut dukungan BPK sebagai lembaga yang diberi
mandat oleh konstitusi untuk memeriksa dan memberi penilaian atas
laporan keuangan sangat diperlukan. Sebab, kata dia, rekomendasi BPK
merupakan faktor penting yang mendukung peningkatan kualitas laporan
keuangan Kemendagri, sehingga dapat mendorong terwujudnya
accountability for all.
Di sisi lain, Wempi menyampaikan pihaknya masih perlu
menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ia pun berpesan kepada jajaran
Kemendagri untuk terus berkomitmen, taat asas, dan segera
menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Hal ini
penting agar opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan
keuangan Kemendagri dapat terus dipertahankan,” ujar Wempi. (pitta)
About The Author
