Jakarta, hariandialog.co.id. — Masyarakat yang hingga kini masih
memiliki tanah beralas girik tidak perlu khawatir kehilangan hak atas
tanahnya. Tanah girik bisa dinaikkan menjadi Sertifikat Hak Milik
(SHM).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) menyatakan tanah yang dikuasai dan ditempati tetap
dapat diproses untuk memperoleh SHM sepanjang memenuhi ketentuan yang
berlaku.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian
ATR/BPN Shamy Ardian mengatakan kepemilikan girik hingga saat ini
tidak serta-merta membuat tanah masyarakat kehilangan status hukumnya.
“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu
khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung
jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan
sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” kata Shamy melalui
keterangan resmi, Rabu, 07-01-2026.
Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti
girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, memang telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Dalam aturan tersebut disebutkan bukti tertulis tanah bekas
hak barat dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi dikuasai
negara apabila tidak didaftarkan.
Namun demikian, dokumen tanah lama tidak langsung diabaikan.
Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam
proses pendaftaran tanah hingga sertifikat resmi diterbitkan.
Shamy menjelaskan untuk mengajukan permohonan sertifikat,
pemilik tanah diminta menyiapkan sejumlah surat pernyataan yang
menjelaskan riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah. Pernyataan
tersebut harus diperkuat oleh minimal dua orang saksi serta diketahui
oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat. “Untuk dua orang saksi
itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan
serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar
atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai
secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujarnya, tulis cnni. (aluka-01)
