Depok, hariandialog.co.id.- Kementerian Dalam Negeri membuka program
Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan I di Universitas Indonesia, Depok,
Jawa Barat, untuk meningkatkan kompetensi 434 kepala desa dari 162
kabupaten/kota di 20 provinsi, Selasa (30/6/2026).
Sebanyak 434 aparatur desa tersebut menjalani
program kuliah kilat yang merupakan bentuk kolaborasi antara
Kemendagri, UI, pemerintah daerah, serta pemerintah desa dalam
mengembangkan inovasi dan tata kelola desa, sebagaimana dilansir dari
Detikcom.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menjelaskan bahwa program ini
menjadi wujud nyata dalam memperkuat kapabilitas kepemimpinan para
kepala desa di Indonesia melalui jalur pendidikan resmi.
“Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan langkah
konkret untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala desa melalui
kolaborasi antara Kemendagri, Universitas Indonesia, pemerintah
daerah, dan pemerintah desa,” ujar La Ode Ahmad Pidana Bolombo,
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melalui keterangan
tertulis, Rabu, 1 Juli 2026.
Pemerintah pusat berharap agar seluruh materi dan
pemikiran inovatif yang diperoleh dari universitas dapat
diimplementasikan secara nyata demi kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami berharap para kepala desa mampu membawa inovasi yang berdampak
langsung bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan
desa yang semakin baik, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan
zaman,” sambung La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kemendagri.
Rektor UI Heri Hermansyah menerangkan bahwa program
ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan riset kampus agar
dapat diaplikasikan langsung untuk mengoptimalkan potensi lokal desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
Sugiarto memberikan penegasan mengenai signifikansi posisi desa
sebagai fondasi utama dalam roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
nasional. “Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Kemajuan
desa akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bima Arya Sugiarto, Wakil
Menteri Dalam Negeri, tulis publika. (pitta-01)
