Jakarta, hariandialog.co.id.- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan
penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027, dengan komitmen
memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan
nasional insan pers tersebut semakin inklusif dan merepresentasikan
seluruh ekosistem pers Indonesia.
Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dewan
Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026), yang secara
khusus membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata
kelolanya.
Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin
Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta anggota Dewan
Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta,
dan Rosarita Niken Widiastuti.
Delegasi PWI dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir
bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal
Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Badar Subur, Ketua
Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Marah Sakti
Siregar, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat
hukum resmi sebagai bagian dari penjelasan mengenai landasan hukum,
sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.
Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif
Penjelasan sejarah, hukum, dan kelembagaan yang disampaikan
PWI mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.
Secara umum, para anggota Dewan Pers dapat memahami
penjelasan mengenai posisi historis PWI dalam HPN. Sejumlah anggota
Dewan Pers, di antaranya Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka
Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, serta Wakil Ketua Dewan Pers Totok
Suryanto, menyampaikan pandangan yang pada pokoknya mendorong agar
penyelenggaraan HPN 2027 apabila tetap berada di bawah tanggung jawab
PWI dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap
konstituen Dewan Pers lainnya.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat juga
menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN
ke depan.
Menurutnya, mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI
tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan eksklusif PWI.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah
mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik
apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif
sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers
Indonesia,” katanya.
PWI pun menyatakan siap membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi
seluruh konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan HPN 2027, baik
dalam kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang
menjadi bagian dari rangkaian HPN.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Dewan Pers Abdul Manan meminta PWI
memperhatikan pula nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen
lainnya apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN.
PWI menghormati pandangan tersebut dan terbuka terhadap pembahasan
pembaruan regulasi HPN.
Namun PWI berpandangan setiap perubahan harus dilakukan melalui
mekanisme hukum yang tepat, berdasarkan kajian sejarah dan hukum
secara utuh, serta melibatkan para pemangku kepentingan pers, termasuk
PWI sebagai organisasi yang mempunyai hubungan historis langsung
dengan lahirnya HPN.
Bagi PWI, pembaruan regulasi tidak seharusnya menghilangkan fakta
sejarah yang justru menjadi alasan tanggal 9 Februari ditetapkan
sebagai Hari Pers Nasional.
PWI Siap Rangkul Seluruh Konstituen pada HPN 2027
Pertemuan tersebut sekaligus membuka jalan bagi penyelenggaraan HPN
2027 yang lebih kolaboratif.
PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat
diakomodasi tanpa harus memutus kontinuitas kelembagaan
penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Karena itu, PWI akan mempersiapkan penyelenggaraan HPN 2027 dengan
semangat baru: mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan, dan
memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.
“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik
keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan
kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa
dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan
melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027
bersama seluruh elemen pers nasional,” tegas Akhmad Munir.
PWI berharap dengan pertemuan ini akar sejarah kelahiran HPN tetap
kita hormati, dengan penyelenggaraannyg semakin terbuka, inklusif,
kalaboratif dan menjadi representasi semangat bersama seluruh
masyarakat pers Indonesia. (Tob)
About The Author
