Jakarta, hariandialog.co.id.- – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia (Dir Eks ASI) Arifki Chaniago menyebut gaya komunikasi blak-blakan yang menjadi satu di antara penyebab Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) era pemerintahan Prabowo Subianto.
“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik,” kata dia kepada awak media, Selasa (15/9/2026).
Arifki menilai gaya komunikasi blak-blakan yang mendongkrak popularitas pada akhirnga bisa memunculkan ketidakpastian pasar dan ketidaknyamanan kalangan elite politik.
“Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite
bisa membacanya sebagai sikap politik,” ujar pengamat politik itu.
Arifki menuturkan gaya blak-blakan Purbaya ini saat menanggapi wacana obligasi daerah dari Gubernhr Jakarta Pramono Anung.
Menurutnya, pernyataan Purbaya soal obligasi daerah secara substansi tak masalah karena berada dalam ranah kebijakan fiskal.
Namun, ujar Arifki, Pramono merupakan satu figur penting di PDIP. Berpolemik soal obligasi daerah memiliki dimensi politik yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan.
“Perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.
Hal serupa terjadi ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh yang menjadi beban bagi negara.
Arifki menilai isu tersebut memiliki sensitivitas politik karena proyek kereta cepat sangat lekat dengan pemerintahan era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
“Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” ujarnya.
Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka.
“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan,” ujar Arifki.
Dia mengatakan Purbaya secara substansi tak salah ketika menyikapi tiga isu, yakni obligasi daerah, beban kereta cepat, dan deviden Danantara.
Namun, ujar Arifki, ketiga isu itu terbilang sensitif dan Purbaya yang secara terbuka berani berbicara.
“Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” jelas Arifki.
Menurutnya, di situlah paradoks gaya komunikasi Purbaya. Makin blak-blakan seorang pejabat, popularitas ikut naik, karena publik merasa menerjma informasi langsung.
Namun, ujar Arifki, makin strategis jabatan di pemerintahan, kepentingan menjaga stabilitas komunikasi harus menjadi prioritas.
“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan,” ungkapnya.
Dari situ, Arifki menilai gaya komunikasi menjadi satu di antara pertimbangan dalam pergantian Purbaya, bukan akibat satu kontroversi tertentu.
“Kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya makin besar,” ujar dia. (ast/jpnn/tob)
About The Author
