Jakarta, hariandialog.co.id.– Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan,
bila terbukti mengambil CCTV di TKP, tindakan Ferdy Sambo bisa
termasuk pelanggaran pidana. “Bisa masuk dua-duanya. Hukum formal itu
kan kristalisasi dari moral dan etika. Jadi, pengambilan CCTV itu bisa
melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional dan
sekaligus bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice dan
lain-lain,” kata Mahfud lewat pesan singkat, Minggu (07-08-2022).
Mahfud menjelaskan, antara pengusutan etik dan pidana dapat
dilakukan secara bersama-sama. “Ya, karena sanksi etik bukan diputus
oleh hakim dan bukan hukuman pidana melainkan sanksi administratif
seperti pemecatan, penurunan pangkat, teguran, dan lain-lain.
Sedangkan peradilan pidana diputus oleh hakim yang hukumannya adalah
sanksi pidana seperti masuk penjara, hukuman mati, perampasan harta
hasil tindak pidana, dan lain-lain,” ujar Mahfud.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Sambo
ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari ke depan untuk menjalani
pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. “(Ditempatkan di tempat
khusus) 30 hari, info dari Itsus (Inspektorat khusus),” kata Dedi
kepada wartawan.
Ferdy Sambo diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
terkait olah TKP penembakan Brigadir J yakni diduga mengambil CCTV.
“Menetapkan bahwa Irjen FS diduga lakukan pelanggaran terkait masalah
ketidakprofesionalan di dalam olah TKP,” ujar Dedi dalam jumpa pers di
Mabes Polri, Sabtu 6 Agustus 2022 malam.
“Tadi kan disebutkan, dalam melakukan olah TKP seperti Pak
Kapolri sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain
sebagainya,” sambungnya. Dedi menegaskan, saat ini status Ferdy Sambo
belum tersangka. Itsus, kata Dedi, tidak memiliki kewenangan untuk
penetapan status tersebut. “Ya belum. Kalau tersangka itu, siapa yang
tersangkakan, yang tersangkakan kan dari Timsus, ini kan Itsus.
Makanya, jangan sampai salah,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, meskipun Itsus merupakan bagian dari Tim
Khusus (Timsus), namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda.
“Inspektorat Khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik. Kode etik
yang dilakukan oleh 25 orang yang disebut Bapak Kapolri,” kata Dedi
seperti ditulis okzn.
“Harus bisa membedakan. Kalau Itsus tupoksinya menyangkut
masalah pelanggaran kode etik, kalau Timsus kerjanya adalah proses
pembuktian secara ilmiah,” sambungnya. (redak01)
