Jakarta, hariandialog.co.id.– Anggota Komisi III DPR yang membidangi
urusan hak asasi manusia (HAM) dan keamanan mengapresiasi langkah
terbaru Polridalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah
Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Rano Al Fath menilai
penindakan terhadap eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo
menunjukkan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam
mencari titik terang kasus tersebut. “Yang jelas kita sangat apresiasi
Pak Kapolri terkait komitmen pembuktian kasus ini, karena beberapa
hari ke belakang ketika memasuki babak baru selalu ada langkah-langkah
tepat yang bijak, profesional, dan transparan,” kata Rano kepada
wartawan, Minggu (07-08-2022).
Dengan langkah-langkah yang diambil Polri tersebut, Rano
memandang publik dapat melihat proses Polri dalam menangani kasus
penembakan terhadap Brigadir J. Selain itu, lanjut Rano, penindakan
terhadap Irjen Ferdy Sambo ini memperlihatkan Jenderal Sigit tak
tersandera oleh kepentingan mana pun.
“Sehingga masyarakat bisa menilai sendiri bahwa penanganan kasus
Brigadir J selama ini dilakukan dengan pembuktian ilmiah dan menganut
asas equality before the law. Ini menunjukkan bahwa Pak Kapolri tidak
pernah tersandera oleh kepentingan mana pun, contrary dari spekulasi
yang beredar,” ujar legislator dapil Banten III itu.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, juga mendukung langkah
Jenderal Sigit yang mengusut 25 personel melakukan pelanggaran etik
dalam penanganan perkara kematian Brigadir J. Termasuk terhadap eks
Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang dimutasi ke Pati Yanma
Polri.
“Proses etik dan hukum yang dijalankan kepada 25 anggota Polri,
termasuk Irjen Ferdy Sambo, ini merupakan perwujudan komitmen Kapolri
dan jajaran pimpinan Polri yang patut kita apresiasi,” kata Arsul
kepada wartawan, Minggu (7/8).
Arsul meminta semua pihak mengawal proses penanganan
hukum yang dilakukan Polri. Dia berharap atensi publik yang begitu
besar mendorong Jenderal Sigit beserta jajaran segera menuntaskan
kasus ini. “Ada progres yang nyata dalam penanganan kasus polisi
tembak polisi. Tugas kita semua, termasuk masyarakat sipil untuk
mengawal agar komitmen pimpinan Polri tersebut secara tuntas terwujud
dalam kerangka proses etik maupun proses hukum,” ujarnya.
“Kepada Kapolri dan pimpinan Polri kita tentu berharap bahwa atensi
publik yang begitu besar hendaknya menjadi modal untuk menuntaskan
kasus ini,” lanjut dia.
Arsul mengatakan penuntasan kasus ini berpengaruh pada kepercayaan
publik terhadap institusi Polri. “Hanya dengan menuntaskan kasus ini
secara transparan dengan akuntabel maka kepercayaan publik terhadap
Polri akan meningkat kembali,” kata dia. (redak01)
