Jakarta. Hariandialog.co.id.- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan habis pada pertengahan Oktober mendatang. Fraksi-fraksi DPRD
DKI Jakarta mulai ramai mengusulkan Pj Gubernur pengganti Anies.
Mendagri Tito Karnavian sempat menyampaikan enam nama Pj
Gubernur DKI akan diserahkan ke Presiden Jokowi. Nantinya, tiga dari
enam nama yang bakal diajukan merupakan usulan dari DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI Jakarta sendiri telah menyepakati rapat paripurna
penyampaian pengumuman pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wagub
Ahmad Riza Patria pada 13 September 2022. Masa jabatan Anies dan Ahmad
Riza Patria berakhir pada 16 Oktober 2022.
Penjadwalan paripurna itu merupakan amanat yang diberikan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh jajaran DPRD di tingkat
provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini.
PKS Sudah Bahas 3 Nama
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan saat ini tengah
membahas tiga nama. Salah satunya Kasetpres Heru Budi Hartono.
“Kami dari Fraksi PKS sedang dalam pembahasan untuk Pj Gubernur DKI.
Kami mengajukan calon tersebut yang netral dan profesional. Di antara
nama-nama yang masih dalam penggodokan adalah Bapak Bachtiar, Marulloh
Matali, dan Heru Budi Hartono,” ujar Yani kepada wartawan, Senin
(5/9/2022).
Yani menuturkan kriteria Pj Gubernur versi PKS adalah yang memenuhi
persyaratan. Selain tiga nama itu, Yani menyebut ada nama-nama lain
yang masuk radar pembahasan. “Masih ada beberapa orang lagi yang masih
dalam pengkajian,” paparnya.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sudah menyiapkan tiga nama untuk
diusulkan sebagai Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan. PDIP
menyampaikan sosok penting Pj Gubernur DKI harus memahami masalah
Jakarta.
“Untuk usulan 3 nama dari Fraksi PDI Perjuangan kami sudah ada,” kata
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Senin
(5/9/2022).
Gembong menyampaikan saat ini belum ada pembahasan terkait mekanisme
usulan Pj Gubernur DKI sebelum disetor ke Kemendagri. PDIP berharap
mekanisme bisa digelar lewat rapat pimpinan gabungan. “Apakah cukup di
Rapimgab aja, apa perlu dibentuk pansel, ataukah pimpinan minta usulan
dari seluruh fraksi. Ini yang belum dibahas. Melihat waktu yang sudah
sangat mepet, mungkin rapimgab cukup,” paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI F-PDIP Dwi Rio Sambodo
menyampaikan, partainya akan mengusulkan Pj Gubernur yang konkret
dalam implementasi rencana kerja daerah sesuai dengan penanganan
masalah pembangunan daerah. Rio mengatakan salah satu sosok yang
dibahas yakni Kasetpres Heru Budi Hartono.
“Pak Heru juga salah satu nama yang dibicarakan, dari DKI hanya 1 yang
ada karena hanya 1 yang eselon 1, dari Kementerian-kementerian juga
banyak yang eselon 1 baik dari Kemendagri maupun non-Kemendagri,”
tuturnya seperti ditulis dtc.
PDIP belum mau mengungkap siapa tiga nama Pj Gubernur DKI yang bakal
diusulkan. PDIP akan mengumumkan dalam waktu dekat.
“Nanti akan tersampaikan pada waktunya,” kata Rio. (hras)
About The Author
