Jakarta, haiandialog.co.id.- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian menyoroti dua daerah dengan inflasi tinggi, yaitu Provinsi
Riau dengan inflasi 6,81% dan Kabupaten Kotabaru dengan inflasi
sebesar 8,65%. Untuk mengatasinya, ia pun meminta adanya kerja sama
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini perlu kerja sama dari pemerintah pusat (untuk)
melakukan intervensi, dan juga pemerintah daerah bukan berarti tidak
berbuat apa-apa, (dan) langsung menyerah, tapi bisa melakukan
langkah-langkah terobosan kreatif,” kata Tito dalam keterangan
tertulis, Senin (09-01-2023).
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor)
Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual di Gedung
Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta. Sebelumnya Gubernur
Riau, Syamsuar sempat menjelaskan terdapat beberapa komoditas barang
yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya adalah kenaikan
transportasi udara dan cukai rokok. Hal itulah yang kemudian
menyebabkan inflasi tinggi di Riau.
Guna mengatasi hal itu, Tito kemudian menginstruksikan
Pemprov Riau untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna
mengontrol harga. Selain itu, Tito mengatakan pengecekan langsung
dilakukan untuk memantau langkah yang akan diambil dalam pengendalian
inflasi. “Saya sarankan satu saja Pak (Gubernur Riau), tolong dicek
di lapangan, apakah langkah-langkah itu sudah dikerjakan betul oleh
anak buah atau tidak. Kadang-kadang mereka staf menyampaikan
‘sudah-sudah’, tapi kenyataan (belum),” kata Tito.
Sedangkan untuk Kabupaten Kotabaru, Bupati Sayed Jafar
menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk
mengendalikan inflasi. Di antaranya adalah menjalin erja sama antar
daerah, sida pasar, operasi pasar merah, hingga bantuan bibit lombok
dalam rangka pengendalian harga inflasi di desa melalui kelompok PKK
(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Kotabaru.
Mendengar hal tersebut, Tito kemudian menambahkan dan
meminta agar Pemkab Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian
inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
dan memaksimalkan Satgas Pangan. “Nah sembilan item yang dikerjakan
tadi masalahnya bukan hanya sekedar sudah dikerjakan atau tidak, tapi
tepat atau tidak, tantangannya beda tiap daerah. Saran kami dievaluasi
kembali bersama staf dan kemudian bersama teman-teman stakeholder yang
lain,” jelas Tito seperti ditulis dtc
Kemudian, secara virtual Penjabat Bupati Buleleng Ketut
Lihadnyana menyampaikan delapan strategi yang dilakukan dalam
mengendalikan inflasi. Upaya tersebut di antaranya manajemen rantai
persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan
operasi pasar, monitoring ke distributor secara berkala, kerja sama
antardaerah produsen, bantuan pangan, subsidi transportasi, serta
melakukan pemantauan harga dan stok barang. (hlim).
About The Author
