Jakarta,hariandialog.co.id.-Sidangperdana atas gugatan praperadilan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan LSM Pengawas,Pengawal dan Penegak Hukum Indonesia (LP3HI) selaku pemohon yang mempraperadilan Kejati DKI Jakarta sebagai termohon, gagal digelar pada Senin (5/6/2023) karena pihak termohon tidak hadir dalam persidangan.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dengan hakim tunggal Estiyono. Karena tidah hadirnya pihak termohon dalam persidangan perdana tersebut maka persidangan ditunda sepekan lamanya guna mengharapkan pihak termohon hadir dalam persidangan.
Dimana pokok perkara yang dimohonkan pemohon dalam mempraperadilkan pihak termohon terkait dengan tindakan termohon yang tidak menuntaskan penanganan/penyidikan kasus ekpor ilegal minyak goreng kemasan ke Hongkong yang dilakukan PT Amin Market Jaya (AMJ).
Perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita satu kontainer berisi ribuan karton minyak goreng yang hendak diekspor ke luar negeri di Jakarta International Container Terminal (JICT) I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dimana kontainer itu berisikan 1.835 karton minyak goreng kemasan merek BIMOLI. Usai dilakukan penyitaan, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Jakarta International Container Terminal (JICT) I Pelabuhan Tanjung Priok.
Hal tersebut seperti dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta saat dijabat Ashari Syam dalam keterangan kepada wartawan, Senin (25/4/2022).
Masih menurut Ashari Syam, penyitaan barang bukti berupa satu kontainer Nomor: BEAU 473739-6 ukuran 40 feet pada Senin, 25 April 2022. Sebanyak 1.835 karton minyak goreng kemasan tersebut rencananya diekspor oleh PT AMJ ke Hong Kong. “Kontainer berisi minyak goreng itu akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2021-2022 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Ashari.
Ditambahkan Ashari saat itu, pada Senin (25/4/2022) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga memeriksa dua saksi, yaitu FW selaku Kepala Divisi Unit Penyaluran BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan KEP selaku Kepala Divisi Pemungut Biaya dan Iuran Produk Turunan BPDPKS.
Penyitaan yang dilakukan pihak Kejati DKI Jakarta atas ekspor minyak kemasan secara ilegal tersebut berdasarkan laporan dari MAKI. Atas laporna MAKI itu maka pihak Kejati DKI Jakarta dipimpin Kajati DKI Jakarta, Dr Reda Mathovani didampng Asintel Baharuddin (Saat itu) dan anggota melakukan penyitaan.
Dimana dalam proses ekspor tersebut, PT. AMJ diduga memanipulasi Pemberitahuan Ekspor Barang dengan cara merubah Harmonized Code (HS Code) guna menghindari pungutan ekspor atau pungutan sawit yang seharusnya dicantumkan adalah HS Code minyak goreng dalam kemasan menggunakan HS CODE 1511.90.36 Palm oil.
Akan tetapi, faktanya HS CODE 1511.90.36 Palm oil dirubah menjadi HS CODE 0405.10.00 margarine, HS CODE 2103.10.00 soy sauce, HS CODE 0801.19.90 coconut milk dan HS CODE 1516.20.16 vegetable.(Het)
About The Author
