Jakarta,hariandialog.co.id. –Setelah pemanggilan pertama, yaitu Selasa (18/7/2023) Menteri Koordinator (Menko) Prekonomian ,Airlangga Hartarto tidak hadir tanpa alasan jelas, tetapi pada pemanggilan kedua, Senin (24/7/23) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut datang memenuhi panggilan tim jaksa penyidik untuk diperiksa/dimintai keterangannya dalam kasus korupsi Pemberian Fasilitas Ekpor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang merugikan negara Rp 6 trilun lebih.
Airlangga Hartarto diperiksa selama 12 jam, mulai pukul 09.00 Wib hingga pukul 20.00 WIB.Kepadanya diajukan sebanyak 46 pertanyaan terkait Pemberian Fasilitas Ekport CPO, dan langkah-langkah yang dilakukan saat terjadinya kelanggkaan minyak goreng pada periode 2022-April 2022.
Menurut Dirdik Pidsus pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam keterangannya kepada wartawan, usai pemeriksaan Airlangga Hartarto, Senin (24/7/23) mengatakan, bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Airlangga Hartarto dijawab keseluruhannya. Dimana pemeriksaan Airlangga Hartato dilakukan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekport CPO. “Pengembangan penyidikan dilakukan setelah terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan atas tersangka lain yang terlebih dahulu disidangan. Dan juga dalam pengembangan juga sudah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka,” ujar mantan Kajari Jakpus ini.
Perlu diketahui, dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekpor CPO dan turunanya pada Industri Kepala Sawit yang merugikan negara Rp 6 trilun lebih tersebut, Pidsus Kejagung telah menetapkan 3 grup usaha yakni Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Grup sebagai tersangka korporasi.
Selain menetapkan Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Grup sebagai tersangka korporasi, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, seperti Kantor PT WNI & PT MNA di Gedung B & G Tower Lt. 7 Jl. Putri Hijau No. 10, Kota Medan, Kantor PHG di Jalan Iskandar Muda No. 107, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kantor PT MM di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 7.8, Tanjung Mulia, Kota Medan, Kantor PT PAS di Jalan Platina IIIA, Lingkungan XIV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Juga Kantor PT ABP di Jalan Veteran No. 216 Belawan I, Medan Belawan, Kantor PHG di Jalan Iskandar Muda No. 107, Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kantor Bank BCA Cabang Utama Medan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 15, Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, dalam Pemberian Fasiltas Ekpport CPO ini, pihak penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa aset milik perusahaan yang menjadi tersangka koporasi, dan menyita 56 unit kapal. “26 kapal milik PT PPK, 15 milik PT PSLS, dan 15 milik PT BBI), 1 unit Airbus Helicopter Deutschland MBB BK-117 D2 (pemilik PT PAS), dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL (pemilik PT PAS). Hal tersebut seperti diterangkan Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumendana kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekport CPO tersebut, pihak penyidik Pidsus Kejagung, menetapkan lima orang tersangka di luar korporasi. Kelima tersangka yang sudah dijatuhi hukum tersebut, adalah; Indrasari Wisnu Wardhana (mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan) dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider dua bulan kurungan, Master Parulian Tumanggor (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master) dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.
Sementara tersangka Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (Tim Asistensi Menteri Koordinator Prekonomian) dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA divonis 5 tahun penjara, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang dipidana 6 tahun penjara. (Het)
About The Author
