Sleman, hariandialog.co.id.- Ketua BEM KM UGM (Universitas Gadjah
Mada), Gielbran M Noor meminta maaf karena diskusi yang dibuat di
bundaran UGM beberapa waktu lalu menimbulkan kegaduhan dan menyeret
nama kampus. Adapun dalam diskusi itu sekaligus memberikan gelar
‘alumnus UGM paling memalukan’ kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami meminta maaf apabila diskusi ‘Rezim Monarki Sang Alumni:
Amblesnya Demokrasi Ambruknya Konstitusi dan Kokohnya Politik Dinasti’
menimbulkan kegaduhan yang berdampak secara langsung kepada institusi
UGM,” kata Gielbran kepada wartawan, Kamis (21-12-2023).
Dia bilang usai diskusi itu, nama UGM ikut terseret. Di
samping itu ada banyak isu liar yang muncul. “Karena kemarin ikut
menyeret nama institusi kampus UGM, seperti saya di-drop out kemudian,
IPK 2,2 dan berbagai macam isu liar yang kaitannya dengan institusi
UGM,” ucapnya.
Adapun diskusi yang diselenggarakan oleh BEM-KM UGM di hari
Jumat 8 Desember 2023 kemarin merupakan wujud kritik atas kepemimpinan
Presiden Joko Widodo. Gielbran menegaskan diskusi sudah dilandasi
berbagai kajian. “Forum diskusi kemarin, merupakan agenda yang
berbasis argumentasi dan kajian, yang dibuat oleh teman-teman BEM-KM
UGM. Kita sudah membuat kajian, mempersiapkan kajian dan itu kita
jadikan sebagai bahan bakar atau sumber argumentasi pelaksanaan
diskusi,” kata Gielbran tulis dtc.
Sebelumnya, BEM KM menggelar diskusi publik dan mimbar bebas
di utara Bundaran UGM, Jumat (8/12). Dalam acara itu kemudian Jokowi
diberi gelar ‘alumnus paling memalukan’ oleh BEM KM.
Ketua BEM KM Gielbran Mohammad Noor mengungkapkan alasan
penyematan ‘alumnus paling memalukan UGM’ kepada Presiden Jokowi. Di
antaranya adalah sebagai wujud kekecewaan selama dua periode
kepemimpinan Jokowi yang masih banyak permasalahan fundamental yang
masih belum terselesaikan.
Usai diskusi dan pemberian gelar itu kemudian muncul banyak
isu liar. BEM KM UGM pun telah mengklarifikasi dan menyatakan isu liar
seperti agenda titipan dan terafiliasi dengan partai tertentu adalah
tidak benar.
Respons Jokowi
Terpisah, Presiden Jokowi telah merespons soal pemberian
gelar ini. Jokowi menilai dalam demokrasi hal itu boleh-boleh saja.
“Ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja,” kata Jokowi kepada
wartawan di Kali Sentiong, Jakarta Utara, dilansir detikNews, Senin
(10/12).
Meski begitu, Jokowi juga mengingatkan etika sopan santun
dalam menyampaikan pendapat. Namun, Jokowi tidak lantas menganggap
nominasi tersebut berlebihan. “Tetapi perlu saya juga mengingatkan
kita ini ada etika sopan santun ketimuran,” ujarnya. (red-01)
About The Author
