Jakarta, hariandialog.co.id.– Kejaksaan Agung (Kejagung) terus
mengusut kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun
2010 s/d 2022. Kini penyidik Kejagung melakukan penyitaan terhadap 7,7
kg emas batangan milik tersangka kasus tersebut.
“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyitaan terhadap
aset berupa emas batangan sebanyak 7,7 kg. Fine Gold yang merupakan
milik 7 orang tesangka yang diduga hasil kejahatan,” kata Kapuspenkum
Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangannya, Senin (1/7/2024).
Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Adapun modus keenam tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola
emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021 itu diduga mencetak
emas berlogo Antam secara ilegal.
Enam orang tersangka itu merupakan mantan General Manager
Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam
dari berbagai periode. Mereka adalah:
– TK menjabat periode 2010-2011
– HN menjabat periode 2011-2013
– DM menjabat periode 2013-2017
– AH menjabat periode 2017-2019
– MAA menjabat periode 2019-2021
– ID menjabat periode 2021-2022
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Kuntadi
mengatakan kasus ini terjadi sejak 2010 hingga 2021. Dia mengatakan
para tersangka itu melakukan aktivitas ilegal terhadap jasa manufaktur
yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan
logam mulia dengan logo Antam.
Para tersangka diduga mencetak logam mulia milik swasta dengan merek
Logam Mulia (LM) Antam. Dia menyebut hal itu membuat Antam, yang
merupakan BUMN, mengalami kerugian.
“Tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak
bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan
kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar,” ujar
Kuntadi.
Dia menyebutkan emas 109 ton itu dicetak dalam berbagai ukuran. Emas
ilegal itu diedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan
logam mulai produk PT Antam yang resmi.
“Para tersangka ini, maka dalam periode tersebut, telah tercetak logam
mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan
di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang
resmi,” ujarnya.
Kuntadi belum menjelaskan detail berapa kerugian negara dalam kasus
ini. Dia mengatakan kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses
perhitungan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55
ayat (1) Ke-1 KUHP.
Tanggapan Antam
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan enam mantan pejabat PT
Antam yang telah menjadi tersangka diduga mencetak emas berlogo Antam
secara ilegal dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas
seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021. PT Antam pun buka suara.
“Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di media yang menyebut adanya
109 ton emas Antam palsu yang beredar di masyarakat dalam kurun waktu
2010-2021, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM; IDX: ANTM; ASX: ATM), anggota
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) – BUMN Holding
Industri Pertambangan, menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak
benar dan perusahaan menjamin keaslian dan kemurnian seluruh produk
emas logam mulia yang diproduksi melalui Unit Bisnis Pengolahan dan
Pemurnian (UBPP) Logam Mulia,” demikian kata Antam dalam keterangan
tertulisnya, Jumat (31/5/2024) tulis dtc.
Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Alkadrie, mengatakan
seluruh produk emas Logam Mulia Antam dilengkapi sertifikat resmi, dan
diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di
Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association
(LBMA). Dia mengatakan seluruh produk emas merek Logam Mulia Antam
yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar
kemurniannya. “Adapun 109 ton produk emas Logam Mulia yang
diperkarakan oleh Kejaksaan dianggap berkaitan dengan penggunaan merek
LM ANTAM secara tidak resmi, sementara produknya sendiri merupakan
produk asli yang diproduksi di pabrik ANTAM,” kata Syarif. (han-01)
