Jakarta, hariandialog.co.id.- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
resmi menerapkan aturan tentang pajak minimum global pada 2025. Wajib
pajak badan. yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional,
akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 136 Tahun 2024 yang disahkan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu
mengatakan pajak minimum global merupakan wujud upaya negara-negara di
dunia, termasuk Indonesia, yang telah diusahakan bersama setidaknya
dalam lima tahun terakhir.
Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang
tidak sehat. Kebijakan ini memastikan bahwa perusahaan multinasional
dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro membayar pajak
minimum di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. “Ketentuan
ini tidak berdampak bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM,” ujar
Febrio lewat keterangan resmi, Kamis, 16 Januari 2025.
Ketentuan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan Pilar
Dua yang digagas oleh G20 dan dikoordinasikan olehThe Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan didukung
oleh lebih dari 140 negara dan lebih dari 40 negara di antaranya telah
mengimplementasikan ketentuan tersebut. Mayoritas negara mulai
menerapkan pada tahun 2025.
Febrio menjelaskan, penerapan pajak minimum global menegaskan komitmen
pemerintah menciptakan iklim investasi lebih sehat dan kompetitif.
Melalui kebijakan ini, pajak tidak lagi menjadi faktor utama dalam
menentukan negara tujuan investasi. ”Dengan ketentuan ini, praktik
penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah.
Kesepakatan ini sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan
global yang lebih adil,” ujarnya.
Sejalan dengan implementasinya, Febrio berujar, pemerintah bakal tetap
memperhatikan iklim investasi di Indonesia sehingga sektor-sektor yang
menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi akan diberikan insentif.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, implementasi pajak
minimum global bakal berdampak pada kebijakan pembebasan pajak (tax
holiday) di Indonesia.
Menurut Rosan Roeslani, akan dibutuhkan insentif alternatif dan
pemerintah berencana untukmengutamakan insentif nonfiskal. “Ini sedang
dalam kajian, terkait apa yang akan kita lakukan, insentif yang
sifatnya nonfiskal yang bisa kita berikan kepada investor,” kata dia
seperti dikutip dari Antara, tulis tempo. (pitta-01)
About The Author
