Jakarta,hariandialog.co.id. – Setelah berkiprah selama 2 dekade (20 tahun) Komisi Kejaksaan (komjak) RI menyelenggarakan acara launching buku dan syukuran hari lahirnya di Kantor Komjak RI, Selasa (11/2/2025). Acara untuk internal dan sederhana ini sebagai wadah koordinasi, silaturahmi dan akuntablitas publik Komjak RI yang sudah berkiprah selama 20 tahun sejak didirikan pada 7 Februari 2005.
Buku yang di-launching berjudul; “Dua Dekade Komisi Kejaksaan RI Meningkatkan Kinerja Kinerja Kejaksaan RI”.
Pada acara launching buku dan syukurran tersebut mengundang: Menteri Kordiantor Politik dan Keamanan, Jenderal Budi Gunawan; Jaksa Agung RI, Prof (HC) Burhanuddin; Ketua Komisi Yudisial, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.; Ketua Harian Kompolnas, Irjen. Pol. (Purn) Arief Wicaksono Sudiotomo dan Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih P.Hd dan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung.
Dalam buku tersebut sesuai keterangan tertulis dari Komjak RI,dikatakan untuk memperkaya literatur Komisi Kejaksaan RI sekaligus menggambarkan akuntabilitas kinerja Komisi Kejaksaan dalam menjalankan mandat konstitusional sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam buku tersebut juga menyajikan tentang sekilas sejarah Komjak RI yang lahir pada 7 Februari 2005 hingga ke capaian kinerja pada tahun 2024.
Komisi Kejaksaan RI lahir pada 7 Februari 2005 ditandai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai pelaksanaan mandat Pasal 38 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan.
Komisi Kejaksaan Bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.
Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non strukural yang bersifat mandiri dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Semula, atau sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005, susunan keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota berjumlah 7(tujuh) orang; terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota dan Anggota. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 mengatur Keanggotaan Komisi Kejaksaan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang unsur masyarakat dan 3 orang wakil pemerintah.
Selama dua dekade terdapat 5 (lima) periode Komisi Kejaksaan RI, Periode Pertama I diketuai, Amir Hasan Ketaren SH. Periode II yaitu Halius Hosen, S.H, Periode III diketuai Soemarno, S.H., M.H., Peride IV dipimpin Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA. Dan padaperiode V saat ini Komisioner Komjak RI diketuai Prof., Dr., Pujiyono Suwadi, S.H., M.H.
Dalam Sambutan Ketua Komjak RI
Pada acara launching buku tersebut,Ketua Komjak RI periode V mengatakan; Di tengah dinamika penegakan hukum yang terus berkembang dan harapan masyarakat yang semakin tinggi akan hadirnya keadilan yang substantif. Dua dekade perjalanan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi saksi sejarah dalam upaya mewujudkan institusi Kejaksaan yang lebih profesional, berintegritas, dan bermartabat.
“Peluncuran buku “Dua Dekade Komisi Kejaksaan” pada hari ini memiliki makna yang sangat mendalam. Buku ini bukan sekadar dokumentasi sejarah, melainkan testamen perjalanan panjang pengabdian dan perjuangan dalam mengawal transformasi institusi Kejaksaan. Setiap lembar yang tertulis merangkum kisah-kisah inspiratif, pembelajaran berharga, dan harapan akan masa depan penegakan hukum yang lebih berkeadilan,” kata Dr Pujiyono Suwadi dalam sambutannya. (Het)
About The Author
