Jakrata, hariandialog.co.id. Pengadilan Negeri se wilayah Jakarta, usai lebaran Idul Fitri 1446 H, akan bersidang secara online. Artinya terdakwa tidak dihadirkan di depan meja hijau.
Menurut informasi, pengadilan dan kejaksaan sudah menyepakati hal tersebut seusai ada perintah semua sidang perkara tindak pidana. “Demi efesiensi biaya persidangan. Kan anggaran di hemat oleh pemerintah ya semua pekerjaan juga alurnya di hemat demi efesiensi,” kata salah seorang sumber.
“Yah, seperti saat masa covid – 19, terdakwa tidak perlu dibawa jaksa ke pengadilan cukup di tempatnya atau di Rutan dimana beliau berada. Jadi hanya hakim dan jaksa serta kuasa hukum terdakwa yang ada di ruang sidang. Yah saksi juga tidak perlu dihadirkan di pengadilan,” terangnya.
Sementara itu, salah seorang pengacara junior Brahmana mengomentari bahwa sidang online kurang pas dan tidak tepat. “Pemerintah boleh sih efesiensi anggaran tapi janganlah untuk hukum.atau terkait nasib orang yang mencari keadilan melalui sidang. Jadi jangan mempermainkan hukum. Biarkan sidang off line,” jelas Brahmana alumni UNAS itu.
Ia menceritakan saat sidang masa covid yang tidak jelas seperti saksi benar apa tidak, terdakwa benar apa tidak karena tidak diperiksa majelis hakim, kitab suci Alquran atau alkitab benar atau tidak. “Jadi banyak masalah, terlebih jaringan komonikasi baik atau tidak. Jadi susah nantinya mendapatkan keadilan yang benar benar,” jelas Brahmana.
Untuk itu, Dia meminta agar pemerintah memperhatikan kebutuhan kebutuhan khususnya terkait kasus hukum. Anggaran untuk kebutuhan lain boleh di hemat tapi untuk penegakan hukim jangan alias harus dipenuhi,” katanya.
Sementara itu, petugas pengadilan yang dimintai pandangan, sangat mengecewakan. “Kita harus standbay di depan sidang, takut online ada alat komunikasi yang rusak jadi harus sesegera mungkin diperbaiki. Yah namanya bawahan sudah siap untuk itu,” katanya yang mengaku sudah beres peralatan.
Sementara itu, jaksa pengawal tahananpun merasa keberatan karena harus minta tempat ke pihak rutan. “Coba kalau tahanan 50 orang beda beda ruang sidang. Bagaimana mengaturnya dan juga alat komunikasinya. Jadi kita yang dilapangan sungguh di repotkan. Apalagi saat mau sidang terdakwa tidak ditempat. Harus nyari lagi dan apalagi terdakwa bukan satu rutan,” kata salah seorang jaksa. (tob-01)
About The Author
