Jakarta, hariandialog.co.id.- Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Sunarto melantik tiga Ketua Pengadilan Tinggi yakni Wayan Karya sebagai Ketua PT Manado, Amin Sutikno sebagai Ketua PT Yogyakarta, Wayan Karya sebagai Ketua PT Manado dan Andreas Purwantyo Setiadi sebagai Ketua
PT Papua Barat, (9/11/2026) di lantai 14 Gedung MARI Profesor Sunarto, berpesan kepada tiga Ketua Pengadilan Tinggi (PT) yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas dan menjadi teladan bagi aparatur di lingkungan kerja masing-masing.
“Integritas merupakan hal mendasar yang harus melekat pada setiap hakim, terlebih bagi mereka yang mengemban amanah sebagai pimpinan peradilan,” tegasnya.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 208/KMA/SK.KP4.1.3/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Promosi dan Mutasi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di
Lingkungan Peradilan Umum.
Ketua MA menyampaikan bahwa jabatan ketua pengadilan tingkat banding merupakan capaian penting dalam perjalanan karier seorang hakim. Namun, jabatan tersebut sekaligus membawa tanggung jawab besar
untuk menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat lembaga peradilan.
Menurutnya, pengalaman dan kompetensi saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang berhasil. Seorang pimpinan juga harus memiliki integritas dan keteladanan agar dapat
menjadi panutan bagi aparatur yang dipimpinnya. “Jabatan memang dapat membuat seseorang disegani tetapi hanya integritas yang yang akan membuatnya dihormati. Kewenangan memang dapat membuat seseorang ditaati tetapi hanya keteladanan yang membuat seseorang diikuti,” ujar Ketua MA.
Ia menegaskan bahwa integritas merupakan hal mendasar yang harus melekat pada setiap hakim. Karena itu, para Ketua Pengadilan Tinggi tidak hanya dituntut menjaga integritas pribadi, tetapi juga
membangun budaya integritas di lingkungan kerja masing-masing. “Sebab integritas adalah DNA-nya seorang hakim. Tanpa integritas kehormatannya akan lumpuh. Kecerdasannya akan mengalami gagal fungsi
dan kewenangannya akan kehilangan makna,” tegasnya.
Ketua MA juga menekankan pentingnya menerapkan pola kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, jabatan bukanlah simbol keistimewaan, melainkan amanah yang harus memberikan
manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Lebih lanjut, Ketua MA mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan peradilan saat ini semakin kompleks. Perubahan hukum yang dinamis, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan peradilan menuntut pimpinan pengadilan untuk terbuka terhadap perubahan dan terus meningkatkan kapasitas diri, tulis humas. (bing-01)
About The Author
