Palangkaraya, hariandialog.co.id.- Aksi Massa dari MP3D dilakukan
usai Upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke 66 Kalimatan Tengah di
Kantor Gubenrur Kalteng di Jalan G Obos Palangkaraya.
Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang tergabung dalam
Masyarakat Pemimpin Putra Putri Daerah (MP3D) lakukan aksi damai tolak
pelantikan Pejabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat.
Lokasi aksi massa di depan kantor Gubernur Kalimantan
Tengah, Jalan G Obos, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya,
Kalimantan Tengah, pada Selasa (23-05-2023).
Terlihat puluhan massa aksi damai, menyampaikan aspirasi
dan penolakan terhadap pelantikan Pj Bupati Barsel dan Kobar usai
dilaksanakannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66
Provinsi Kalimantan Tengah.
Koordinator Lapangan MP3D Ingkit BS Djaper mengatakan ada
dua tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalteng
Sugianto Sabran.
Adapun inti dari tuntutan tersebut ialah penolakan atas pelantikan Pj
Bupati Barsel dan Bupati Kobar yang ditunjuk oleh Kemendagri.
Tuntutan pertama, menolak Pejabat Bupati Barito Selatan dan
Pj Bupati Kotawaringin Barat yang merupakan hasil penunjukkan
Kemendagri dengan gaya droping baru.
Tuntutan kedua, untuk penetapan Pejabat Bupati maupun Wali
Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan datang, pihaknya meminta
kepada Kemendagri agar mengakomodasi usulan calon pejabat Bupati dan
Wali Kota dari daerah Provinsi Kalteng. “Hal tersebut tentunya
mencederai marwah dari otonomi daerah itu sendiri, kami melihat bahwa
Kemendagri tidak menghargai dan memposisikan kami dengan tepat,”
ungkap Ingkit tulis tribunkalteng.
Ia mengatakan sebagai putra dan putri daerah Kalimantan
Tengah, berhak untuk memimpin pada daerahnya sendiri. Massa aksi pun
menyerahkan berkas tuntutan tersebut kepada perwakilan Gubernur
Kalimantan Tengah agar segera ditindaklanjuti.
Koorlap MP3D pun memberikan waktu 7×24 jam terkait tundak
lanjut dari surat pernyataan tersebut untuk segera disampaikan pada
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia “Kami tegaskan menolak
upaya pelantikan Pj Buoati Barsel dan Bupati Kobar tersebut, apabila
tetap dilanjutkan maka kami akan melakukan upaya lain seperti upaya
hukum dan pelaporan pada kantor staf presiden,” tutup Ingkit BS
Djaper. (hlim)
About The Author
