Indramayu,hariandialog.co.id-Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan proses alih kelola RSUD MA Sentot Patrol Kabupaten Indramayu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat disiapkan secara matang.
Kepala Dinkes Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan seluruh proses alih kelola rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Indramayu itu telah dipersiapkan secara matang.
Rencana tersebut telah dibahas sejak tahun lalu dan Pemprov Jawa Barat juga dipastikan akan mengikuti seluruh mekanismenya ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.”Ini sebagai respons catatan DPRD Kabupaten Indramayu terkait alih kelola RSUD MA Sentot Patrol dari Pemkab Indramayu kepada Pemprov Jawa Barat,” kata Vini Adiani Dewi saat ditemui usai rapat bersama Pansus Komisi 5 DPRD Kabupaten Indramayu terkait alih kelola RSUD MA Sentot Patrol di DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (12/5/2026).
Ia mengatakan dalam rapat tersebut Pansus Komisi 5 DPRD Kabupaten Indramayu mengingatkan terkait kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol.
Selain memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan maksimal, DPRD Kabupaten Indramayu juga meminta akses layanan bagi masyarakat kecil, keberlangsungan tenaga kesehatan, dan identitas historis RSUD MA Sentot Patrol tetap dijaga dalam proses alih kelola.
Pihaknya pun memastikan komitmen Pemprov Jawa Barat yang tidak akan membiarkan terjadinya kekosongan pegawai di RSUD MA Sentot Patrol selama proses transisi berlangsung.”Kami juga sudah menyiapkan pengaturan pegawai BLUD, sehingga hak-haknya termasuk gaji dan keberlanjutan pekerjaan tetap terjamin selama proses alih kelola,” ujar Vini Adiani Dewi.
Saat ini terdapat 77 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan RSUD MA Sentot Patrol yang akan dialihkan dari Pemkab Indramayu ke Pemprov Jawa Barat.
Pada bulan ini juga akan dibuka kebutuhan pegawai baru untuk mendukung dan memastikan pelayanan kesehatan di RSUD MA Sentot Patrol tetap berjalan optimal.”Dari sisi persiapan sudah matang, dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah sesuai catatan dari DPRD Kabupaten Indramayu untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal,” kata Vini Adiani Dewi.(Wandi).
About The Author
