Jakarta, hariandialog.co.id.– Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS,
Sukamta, menanggapi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran
terbaru yang menuai kritik. Sukamta menjelaskan latar belakang
pengaturan soal larangan penayangan jurnalistik investigasi dalam RUU
itu. “Latar belakang mengapa dalam draf revisi UU penyiaran
dicantumkan larangan lembaga penyiaran untuk mencegah terjadinya
monopoli penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang hanya
dimiliki oleh satu media atau satu kelompok media saja. Padahal setiap
media penyiaran memiliki kesempatan untuk menyiarkan suatu konten,”
kata Sukamta kepada wartawan, Senin (13-5-2024).
Sukamta berpendapat bahwa tayangan investigasi memang
diperlukan untuk masyarakat banyak. Soal penayangan eksklusif, Sukamta
mencontohkan acara pesta yang digelar seseorang. “Tayangan
investigasi diperlukan bagi pemirsa untuk mendapatkan informasi yang
penting bagi masyarakat banyak. Contohnya tayangan yang membongkar
bisnis makanan atau minuman yang ternyata tidak sehat, atau tayangan
yang membongkar praktik kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat,
seperti judi online, sindikat narkotika. Tayangan-tayangan seperti ini
justru sangat edukatif dan berguna bagi masyarakat luas,” kata
Sukamta. “Tapi, tayangan yang menampilkan secara eksklusif acara
pesta seseorang, entah pernikahan atau ulang tahun, secara
berkepanjangan, rasanya yang seperti ini tidak perlu, karena tidak
edukatif, penayangan mestinya seperlunya saja, karena frekuensi
penyiaran adalah hak publik,” lanjutnya.
Sukamta mengatakan tayangan jurnalistik investigasi
dibutuhkan tetapi dengan batasan. “Intinya, tayangan jurnalistik
investigasi diperlukan, namun ada batasnya, sehingga pelarangan yang
dimaksud dalam draf revisi UU penyiaran itu maksudnya adalah perlu
pembatasan,” kata dia.
Lebih lanjut, Sukamta menjelaskan soal ketentuan bahwa
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang menyelesaikan sengketa
pers. Terkait hal ini, dia menilai mekanisme hak jawab dan hak koreksi
yang dilakukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers masih
bermasalah. “Pada Pasal 8A huruf q RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan salah satu kewenangan KPI
adalah menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran,”
kata Sukamta.
“Kewenangan ini dinilai bersinggungan dengan Dewan Pers yang
diatur dengan UU Pers yang memiliki mekanisme hak jawab dan hak
koreksi. Tapi mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang diatur oleh UU
Pers menjadi masalah,” sambungnya tulis dtc.
Sukamta pun mendorong Komisi I DPR agar kembali membahas
kelanjutan penyusunan draf RUU Penyiaran bersama Dewan Pers dan
pemerintah. “Komisi I DPR RI harus kembali membahas bersama Dewan Pers
dan pemerintah untuk mempertegas lex specialis terhadap posisi UU
Pers. Idealnya, UU Pers merupakan lex specialis, yaitu UU Pers yang
bersifat khusus meniadakan UU bersifat umum,” kata dia. (nasya)
About The Author
