Bengkulu, hariandialog.co.id.- – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
menyatakan penolakan draf revisi Undang-Undang Penyiaran. Draf UU yang
tengah digodok DPR itu dinilai rawan mencederai kebebasan pers.
Ketua Komisi Hukum PWI Pusat Zacky Antony menilai sejumlah
pasal dalam draf RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers. Contohnya
pasal 50B ayat 2 huruf C yang mengatur pelarangan tayangan jurnalistik
investigasi.
Zacky menjelaskan larangan tayangan jurnalistik
investigasi itu bertentangan dengan UU Pers khususnya Pasal 4 ayat (2)
yang berbunyi bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. “Liputan
investigasi itu adalah roh jurnalisme. Karya-karya terbaik hasil
liputan investigasi malah harus diberi penghargaan. Bukan malah
dilarang. Jadi kita menolaknya draf revisi UU Penyiaran ini,” ujar
Zacky di Bengkulu, Senin (13-5-2024).
Pria asal Bengkulu itu pun mendesak agar DPR mengkaji kembali
rancangan UU Penyiaran agar diselaraskan dengan UU Pers. “Kita minta
agar DPR mengkaji ulang draf RUU Penyiaran agar diselaraskan dengan UU
Pers. Pelarangan tersebut jelas mengekang kebebasan pers,” tegasnya.
Poin lain yang dianggap kontroversial adalah mengenai
kewenangan KPI menyelesaikan sengketa pers melalui penyiaran. “Ini kan
mengambil alih kewenangan Dewan Pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers. Selama ini, sengketa berita pers lewat penyiaran
diselesaikan di Dewan Pers. Sengketa non berita pers diselesaikan di
KPI. Draf ini bakal menimbulkan kegaduhan,” pungkas Zacky tulis
dtc.jambil.
Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi
Indonesia (IJTI) Bengkulu Novi Ariansyah. Novi menilai draf UU
Penyiaran tersebut telah mencederai kebebasan pers. Pelarangan
penayangan liputan investigasi berarti telah menutupi fakta-fakta yang
terjadi dan itu merupakan sebuah kejahatan bagi insan pers serta
publik secara keseluruhan. “Kita mengutuk keras draf UU penyiaran yang
melarang penayangan liputan investigasi, kita minta UU ini tidak
disahkan dan harus mendukung kebebasan pers seutuhnya,” tegas
Novi.(nadira)
About The Author
