Jakarta, hariandialog.co.id.- – Badan Pusat Statistik atau BPS
mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024
sebanyak 25,22 juta orang. Pelaksana tugas Sekretaris Utama BPS, Imam
Machdi mengatakan jumlah tersebut turun 0,33 persen dibanding tahun
sebelumnya sebesar 25,9 juta penduduk.
Saat tingkat ini kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03 persen, atau
turun bila dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 9,36 persen
poin. Imam mengatakan penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan lebih
besar dibanding perkotaan. Jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi,
tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan sudah lebih rendah dibanding
pandemi, sementara di perkotaan terjadi sebaliknya.
Meski demikian, ia mengatakan jarak kemiskinan antara perkotaan dan
pedesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di
pedesaan mencapai 11,79 persen sementara di perkotaan 7,09 persen.
“Masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan
pedesaan,” ujarnya saat pemaparan berita statistik di Kantor BPS,
Senin 1 Juli 2024.
Penurunan persentase kemiskinan terjadi di seluruh wilayah di
Indonesia dan yang turun lebih cepat di Bali dan Nusa tenggara.
Distribusi kemiskinan tertinggi ada di Jawa dan Sumatera. Di Jawa,
13,42 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, sementara di Sumatera
penduduk miskinnya sebanyak 5,55 juta orang.
Secara spasial, sebagian besar provinsi di Indonesia angka
kemiskinannya di atas angka rata-rata nasional. Imam memaparkan hingga
Maret 2024, ada 20 persen provinsi yang masih ada di atas rata-rata
angka nasional dan 18 provinsi berada di bawah rata-rata angka
kemiskinan.
“Seluruh provinsi di Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka
nasional dan sebagian besar provinsi di Kalimantan di bawah angka
nasional, kecuali Kalimantan Utara,” ujarnya.
Selisih antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan
terendah juga cukup jauh, yakni 28,97 persen poin. Provinsi dengan
tingkat kemiskinan tertinggi yakni Papua Pegunungan sebesar 32,7
persen dibanding Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan terendah
4,00 persen.
BPS mencatat selama satu dekade terakhir jumlah penduduk miskin telah
berkurang sebanyak 3,06 juta orang atau turun 2,22 persen. Pada 2014,
tingkat kemiskinan berada pada level 11,25 persen poin dan pada Maret
2024 menjadi 9,03 persen poin. Adapun untuk 2025, pemerintah
menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7-8 persen poin.
Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik, untuk mengukur
kemiskinan tingkat kemiskinan digunakanlah pendekatan kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Pendekatan ini
memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari
sisi pengeluaran.
Berdasarkan pendekatan ini, penduduk miskin adalah mereka yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan (GK). Adapun, GK adalah kombinasi dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Penduduk yang pengeluarannya di bawah GK dikategorikan sebagai miskin.
GKM mengacu pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan
yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi
untuk kebutuhan dasar makanan ini terdiri dari 52 jenis komoditi,
termasuk beras, daging, sayuran, buah-buahan, dan lainnya.
Di sisi lain, GKNM mencakup kebutuhan dasar non-makanan seperti
perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi
non-makanan ini terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47
jenis komoditi di pedesaan tulis tempo.
Proses penghitungan dimulai dengan menentukan kelompok referensi,
yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan
Sementara (GKS). GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang
telah disesuaikan dengan inflasi. Dari kelompok referensi ini,
hitunglah GKM dan GKNM. GKM adalah jumlah pengeluaran dari 52 komoditi
dasar makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per
hari. (bing-01)
About The Author
