Siak, hariandialog.co.id.- — Bupati Siak, Riau, Afni Zulkiflimenyampaikan keresahannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabumingbahwa wilayahnya kini memiliki warisan utang daerah hingga Rp400miliar dari pemerintahan sebelumnya.Keresahan itu disampaikan Afni lewat unggahan di media sosial saatbertemu Gibran pada Jumat, 27 Juli 2026 “Saya kan baru menjabat. Dapatwarisan hutangnya hampir Rp400 miliar. Jadi kami nyaris nggak bisamembangun,” ujar Afni. Meski sudah bertemu, Afni meminta waktu khusus untuk kembalibertemu dan beraudiensi dengan Gibran. Permintaan itu ia sampaikanlewat surat resmi yang ditujukan sekaligus kepada Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa.
Dia berkata, daerah penghasil seperti Siak sangatbergantung pada DBH. Sebab, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)lainnya tidak bisa dioptimalkan dalam waktu singkat karena sebagianbesar wilayah telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. “Daerahpenghasil sudah habis semua tanahnya. Sudah jadi HGU (Hak Guna Usaha)sudah jadi HTI (Hutan Tanaman Industri),” kata Afni.
Menurut Afni, DBH merupakan hak daerah penghasil yangtidak seharusnya diperlakukan sebagai kebijakan yang bersifatopsional. “Karena ada statement-statement dari beberapa pihak yangmenyatakan bahwa DBH itu baru akan diberikan kalau daerah melakukanini, ini, ini, dan ini,” kata Afni.
“Jadi seolah-olah DBH itu menjadi opsional. Padahal namanyasaja dana bagi hasil. Dana yang dibagikan dari hasil yang didapatkanoleh negara,” lanjutnya. Padahal, ujar Afni, daerah penghasil selama ini telahmenanggung dampak dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, mulaidari beban lingkungan, persoalan sosial, hingga konflik. Karena itu,menurutnya, daerah berhak memperoleh bagian DBH sesuai ketentuan. Afni menolak jika kondisi fiskal pemerintah kabupatendisamakan dengan pemerintah kota. “Kami tentu saja menolak bila manadibanding-bandingkan dengan pemerintah kota. Beda, terutama padaundang-undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah),” ujarnya.
Ke depan, Afni meminta pemerintah pusat tetap memenuhi hakdaerah penghasil, baik melalui penyaluran DBH maupun program yangbenar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. “Kami tentumendukung semua program Bapak Presiden. Tapi kami berharap hak-hakdaerah penghasil tidak terkurangi karena semuanya kembali kepadamasyarakat,” kata Afni, tulis cnni. (ran-01)
About The Author
