Jakarta, hariandialog.co.id.- “Dibutuhkan insentif bagi bank secara
umum agar lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaan perumahan,
termasuk di dalamnya soal pendanaan,” kata Direktur Utama BTN Haru
Koesmahargyo dalam keterangannya, Minggu (10-07-2022).
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus
mendukung langkah pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset kredit
pemilikan rumah (KPR) untuk menekan backlog perumahan di tanah air.
Namun, bank ini melihat perlu ada insentif bagi perbankan
atas rencana strategis tersebut agar maksimal dalam pelaksanaan
sekuritisasi di Indonesia. Walaupun selama ini peran pemerintah sudah
cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan,
khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Haru Moesmahargyo mengatakan, kebijakan terkait
sekuritisasi aset harus memberikan keuntungan dan insentif yang baik
bagi bank, misalnya relaksasi atas pengenaan pajak, kebijakan agar
perbankan dapat lebih berminat di dalam melakukan sekuritisasi baik
sebagai originator maupun sebagai investor serta kemungkinan perluasan
segmen KPR yang dapat dijadikan sebagaiunderlying.
Dengan demikian, sekuritisasi aset akan semakin berkembang
ke depannya. Pembangunan dan kepemilikan rumah pun akan semakin baik
sehingga diharapkan jumlah backlog akan terus berkurang secara
signifikan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam
acara Road to G20-Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7),
mengatakan bahwa masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah di
tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang di beberapa negara mulai
mengalami kenaikan inflasi yang pada akhirnya dapat berdampak pada
tingginya suku bunga di sektor perumahan.
Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
dapat bersinergi dalam mendorong pengembangan pasar pembiayaan
perumahan di Indonesia. Sri Mulyani juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk membangun “Policy Framework” atau kerangka kebijakan
dan mengembangkan aturan hingga instrumen dalam membangun ekosistem
pembiayaan perumahan di Indonesia. Salah satunya adalah melalui
pengembangan sekuritisasi aset KPR di Indonesia.
Sekuritisasi pada dasarnya adalah bagaimana sebuah aset
KPR yang berjangka panjang 15 tahun, dapat menjadi underlying asset
yang bisa menjadi sebuah surat berharga baru yang kemudian dijual di
secondary market yang disebut Efek Beragun Aset (EBA). Yang saat ini
beredar di market dapat berbentuk Kontrak Investasi Kolektik Efek
Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi
(EBA-SP).
Dengan demikian, instrumen sekuritisasi dapat menjadi
sebuah skemacreative financing dan menjadi sumber pendanaan yang
berkelanjutan, untuk kepentingan pembiayaan di sektor perumahan.
(kontan/diah).
About The Author
