Jakarta, hariandialog.co.id.- Kementerian Dalam Negeri atau
Kemendagribelum mau mengungkap soal berapa banyak perwira TNI – Polri
aktif yang diusulkan untuk menjadi Penjabat atau Pj Kepala Daerah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik
meminta agar menanyakan langsung kepada pengusul terkait dengan
nama-nama anggota TNI – Polri aktif yang masuk dalam bursa calon Pj
Kepala Daerah. “Tanya sama yang mengusulkan,” kata Akmal saat
dikonfirmasi Tempo, Sabtu 12 Agustus 2023.
Akmal hanya merinci hingga akhir tahun 2023 ini, ada 12
Provinsi, 76 Kabupaten, dan 29 Kota yang kepala daerahnya habis masa
jabatannya dan digantikan Pj hingga dilaksanakan Pemilihan Umum
(Pemilu). Adapun untuk yang habis masa jabatannya hingga September
2023 sebanyak 11 Gubernur, 55 Bupati, dan 17 Wali Kota, sehingga total
ada 117 kepala daerah tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota akan
diisi oleh Pj hingga akhir tahun ini.
Untuk yang habis masa jabatan hingga Oktober 2023 ada satu
Gubernur yakni Kalimatan Timur (Kaltim), 4 Wali Kota, dan 2 Bupati.
Sementara untuk November 2023 ada 4 Bupati dan 3 Wali Kota serta
Desember 2023 ada 15 Bupati dan 5 Wali Kota.
Adapun untuk Gubernur yang habis masa jabatannya pada
September 2023 yakni Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan
(Sumsel), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Bali.
Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat
(Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan
Papua.
Sebelumnya, Ombudsman RI atau ORI menyoroti nama-nama calon
Penjabat (Pj) kepala daerah di sejumlah provinsi yang diajukan berasal
dari prajurit TNI dan polisi aktif. Hal itu disampaikan oleh anggota
Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.
Robert menyampaikan pihak Ombudsman masih menemukan 2
pelanggaran yang terjadi terkait perkembangan yang terjadi di sejumlah
provinsi dan kabupaten/kota yang akan segera berganti kepala daerah,
yakni perihal transparansi dan penjabat kepala daerah dari militer dan
kepolisian.
“Transparansi informasi dan keterbukaan proses nyaris tidak kelihatan,
padahal pengangkatan penjabat kepala daerah bukan pengangkatan pejabat
biasa,” kata Robert saat konferensi pers seperti disiarkan di YouTube
Ombudsman RI, diakses Tempo pada Minggu 13 Agustus 2023.
Soal adanya TNI dan Polri aktif yang diusulkan menjadi
penjabat kepala daerah, dia menegaskan itu tidak sejalan dengan
Undang-undang nomor 4 tahun 2003. “Kami masih mencatat ada unsur
tentara yang diajukan dari tingkat provinsi, yang ini sesuatu yang
justru berjalan berpunggungan, berbeda dari apa yang jadi semangat
dari tindakan korektif Ombudsman. Kemudian, juga ada daerah tertentu
provinsi, saya tidak akan sebut provinsinya, mengajukan nama berasal
dari pihak kepolisian, Polri, yang itu tanpa meminta persetujuan dari
Kapolri,” kata Robert. (pitta).
