Jakarta, hariandialog.co.id.- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta meminta agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan persidangan perkara nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2026/PN. Jkt.Pst atas nama terdakwa Ir. Bambang Djoko Susilo.
Hakim memerintahkan jaksa R. Alif Ardi Darmawan, untuk melanjutkan dengan menghadirkan para saksi-saksi. Hal itu disampakan ketua majelis hakim usai perlawanan yang diajukan advokat terdakwa Ir. Bambang Djoko Susilo ditolak.
Sebelumnya dalam surat dakwaan jaksa menyebutkan terdakwa Ir. BAMBANG DJOKO SUSILO selaku Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73/2009 tanggal 12 Januari 2009.
Dan Saksi ENDANG PRIHATIN HANDAYANI selaku Lurah Srengseng Tahun 2012 s/d 2015, tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Normalisasi Kali Pesanggrahan di Wilayah Kecamatan Kembangan dan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
Hal mana terdakwa Ir. Bambang bersama-sama dengan Saksi YANTO BUDHIYANTO M. BASYIR selaku pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 975 Tahun 1974 tanggal 2 September terhadap tanah pada Peta Bidang Nomor 7 dalam Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-Benda Lain di Atasnya yang Terkena Trace Pembebasan Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Nomor 039/Set.P2T.B/2014 tanggal 2 Mei 2014 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
Disebutkan secara melawan hukum tidak melakukan penelitian dan verifikasi dengan benar terhadap status hukum bidang tanah yang diajukan oleh Saksi YANTO BUDHIYANTO M. BASYIR dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan.
Terdakwa disebutkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu memperkaya Saksi YANTO BUDHIYANTO M. BASYIR sebesar Rp5.194.315.000,00 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (tob).
About The Author
