Jakarta, hariandialog.co.id.- Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menyatakan penuntutan terhadapTerdakwa Ardhian Budi Sulistiyo Gugur Demi Hukum. Juga dinyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Ardhian Budi Sulistiyo dihentikan.
Disamping itu, pengadilan juga memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk mengembalikan berkas perkara dan barang bukti
Terlihat di SIPP PN Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum Azhary Arsyad Sulaiman, Rachman Rajasa, Slamet Santoso, tidak dapat menghadirkan terdakwa Ardhian Budi Sulistyo kehadapan majelis hakim yang diketuai Y Teddy Windiartono, I Wayan Yasa, Andi Saputra masing-masing anggota.
Sejak sidang perdana ditetapkan majelis pada 20 Agustus 2026 hinga siding berikutnya 27 Agustus, 03 September, 10 September dan diputuskan pada 17 September 2026, dakwaan digugurkan, karena terdakwa tidak bisa dihadirkan tim jaksa penuntut umum.
Padahal di surat dakwaan disebutkan terdakwa Ardhian Budi Sulistyo selaku Senior Manajer Operasi Marine di Strategic Business Unit (SBU) Marine and Offshore Migas pada PT Biro Klasifikasi Indonesia, sekaligus selaku Tim Teknis 1, dalam rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor PT BKI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 38-40, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
Terdakwa Ardhian Budi Sulistyo melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Saksi Ir. H. BUDI PRAKOSO selaku Kepala Strategic Business Unit (SBU) Marine dan Offshore Migas pada PT BKI periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan Saksi ARIF BIJAKSANA SATRIA NEGARA telah melakukan persekongkolan dengan Saksi RISA HENDRA dalam pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pendukung penerbitan Sertifikat Verified Gross Mass (selanjutnya disebut VGM) sehingga kegiatan pengadaan tersebut bersifat formalitas belaka.
Terdakwa ARDHIAN BUDI SULISTIYO sebut jaksa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pendukung penerbitan Sertifikat VGM, tidak membuat dan menyusun rencana kerja dan anggaran bagian operasi, tidak melakukan kegiatan inspeksi, tidak melakukan pengujian, tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan sertifikasi dan konsultansi teknik lainnya yang terkait dengan tugasnya.
Terdakwa disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi atau Saksi RISA HENDRA sebesar Rp16.056.662.100,00 jumlah tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: PE03.02/SR/S-745/PW09/5.1/2026 tanggal 11 Juni 2026. (bing-01)
About The Author
