Pekanbaru, hariandialog.co.id. – Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau masih melakukan perhitungan kerugian
negara kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi
Riau. Namun di pertengahan pemeriksaan, BPKP mencatat sudah ada Rp 130
miliar kerugian negara di kasus tersebut.
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau
Sjahroel Hidayat Siregar mengatakan hasil audit ditemukan kerugian
negara. Jumlah ratusan miliar kerugian itu berasal dari pagu anggaran
Tahun 2020 dan 2021. “Audit yang kami laksanakan ini perhitungan
kerugian keuangan negara. Sementara ini audit kerugian negara sekitar
Rp 130 miliar untuk 2 tahun anggaran (2020-2021),” kata Sjahroel,
Selasa, 24 Desember 2024.
Sjahroel mengungkap beberapa kendala yang menyebabkan
perhitungan kerugian negara lambat. Salah satunya yakni masih ada
banyak dokumen yang harus diaudit dan dimintai keterangan dari
saksi-saksi. “Untuk penyelesaian laporan mudah-mudahan di awal tahun
depan sudah selesai auditnya. Ada beberapa kendala karena yang kami
terima dari Polda itu kan seluruhnya dokumen, untuk menyatakan itu
benar kami harus BAP saksi-saksi,” katanya.
Selain itu, jumlah dokumen perjalanan dinas yang diperiksa
juga mencapai 19 ribu lebih. Seluruhnya berasal dari dokumen tiket,
hotel dan akomodasi perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Riau.
“Dokumen perjalanan dinas yang kami terima dari Polda seluruhnya ada
19 ribu dokumen. Itu terdiri dari SPPD hotel, tiket pesawat dan
dokumen akomodasi,” kata Sjahroel.
Diketahui, Polda Riau masih terus mengusut kasus dugaan
korupsi SPPD fiktif yang ada di Sekretariat DPRD Riau periode
2020-2021 lalu. Ratusan saksi dan ribuan dokumen ikut diperiksa dan
ditelusuri penyidik dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau.
Tak hanya itu saja, polisi juga telah menyita sejumlah aset
mulai dari rumah, homestay, apartemen hingga barang-barang branded.
Termasuk seorang artis FTV Hana Hanifah ikut diperiksa karena diduga
kuat kecipratan uang hasil korupsi, tulis dtc. (bagus-01)
