Jakarta, hariandialog.co.id.- Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang
diajukan mantan Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dalam kasus
korupsi pengadaan pesawat. Namun, MA mengurangi jumlah uang pengganti
yang dibebankan kepada Emirsyah. “Tolak perbaikan,” demikian tertulis
dalam putusan kasasi nomor 2507 K/PID.SUS/2025 seperti dilihat di
situs MA, Senin, 21 Juli 2025.
Putusan tersebut diketok oleh majelis kasasi yang diketuai
Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Agustinus Purnomo dan Achmad
Setyo Pudjoharsoyo. Hakim menyatakan Emirsyah terbukti melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18
ayat (1) huruf b. “UP (Uang pengganti) Rp 817.722.935.892 (Rp 817
miliar) subsider 5 tahun penjara,” demikian tertulis dalam situs
tersebut.
Sebelumnya, Emirsyah Satar divonis 5 tahun penjara dan denda
Rp 500 juta dalam kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.
Hakim juga menghukum Emirsyah membayar uang pengganti USD 86.367.019
atau setara Rp 1,4 triliun jika dihitung dengan kurs saat ini Rp
16.382. “Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah USD
86.367.019,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat
membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur
Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juli 2024.
Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara terkait
pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada PT Garuda Indonesia
mencapai USD 609.814.504 atau setara Rp 9 triliun.
Namun, hakim hanya menghukum mantan Direktur Utama PT Garuda
Indonesia Emirsyah Satar membayar uang pengganti USD 86 juta atau
sekitar Rp 1,4 triliun. “Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, ternyata
setelah dilakukan audit oleh BPKP, terdapat kerugian keuangan negara
cq PT Garuda Indonesia Tbk terkait dengan pengoperasian pesawat sub
100 Seater CRJ 1000 dan Turbo Propeller (ATR 72-600) sebesar USD
609.814.504 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian
negara atas dugaan korupsi tindak pidana korupsi pengadaan pesawat
udara sub 100 Seater CRJ 1000 dan Turbo Propeller ATR 72-600 pada PT
Garuda Indonesia Tbk tahun 2011 sampai 2021 tertanggal 13 Juni 2022,”
kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan
pertimbangan vonis Emirsyah Satar.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut setiap anggota direksi
bertanggung jawab penuh terhadap kerugian perseroan jika lalai
menjalankan tugasnya. Hakim menyatakan hal itu sesuai dengan
keterangan ahli dalam persidangan serta dalam ketentuan Pasal 97 Ayat
3 UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
Hakim mengatakan tak tepat jika ganti rugi keuangan negara
dalam hal ini PT Garuda Indonesia dibebankan ke pihak lain di luar
direksi, termasuk ke pengusaha Soetikno Soedarjo, yang telah divonis
bebas dalam perkara ini. Hakim menyatakan kerugian itu merupakan
tanggung jawab direksi, termasuk Emirsyah Satar yang saat itu menjabat
Dirut.
“Menimbang bahwa oleh karena kerugian keuangan negara pada PT Garuda
Indonesia Persero Tbk terjadi pada pengoperasian pesawat Sub 100
Seater CRJ1000 dn Turbo Propeller ATR 72-600, maka yang harus
bertanggung jawab adalah para direksi dan jajaran manajemen PT Garuda
Indonesia Persero Tbk dan tidak tepat apabila orang di luar jajaran
direksi dan manajemen PT Garuda Indonesia Persero Tbk seperti halnya
saksi Soetikno Soedarjo diminta untuk bertanggung jawab terhadap
kerugian operasional yang terjadi di dalam PT Garuda Indonesia Persero
Tbk,” ujar hakim.
Emirsyah kemudian mengajukan kasasi dan hukumannya
diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim banding tetap menghukum
Emirsyah membayar uang pengganti USD 86.367.019 atau setara Rp 1,4 T,
tulis dtc. (bing-01)
About The Author
