Bandung Barat,hariandialog.co.id– Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat ( KBB) memiliki fokus bidang Pembangunan, yang mencakup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perhubungan. Secara umum, tugas Komisi III adalah untuk membahas dan mengawasi kebijakan daerah terkait sektor-sektor tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat. Pither Tjuandys, S.IP., M.M. menuturkan dulu Gedung DPRD itu di bangun wacana ribut masih mangkrak akhirnya komisi III bergerak dan bupati akhirnya bisa direalisasikan dan masuk ke acara ultah “KBB” ke 18 Tahun. Tapi gedung ini baru beberapa bulan. paripurna kita minta harus dilaksanakan, tapi bangunan dan ruangan sudah ada masa anggota Dewan gelar tikar ngundang tamu tidak bisa seperti itu.
Saat ditemui di kegiatan rapat kerja Komisi III tentang serapan anggaran sampai Bulan Agustus 2025 dan rencana pelaksanaan kegiatan sampai Bulan Desember 2025.di Hotel Gumilang Setia Budi Bandung (16/9/2026) Selasa Siang.
Pither Tjuandys pun menerangkan tentang prasarana Gedung DPRD, sedang dalam tahap pembenahan, Belum siap digunakan untuk rapat para komisi.
Fasilitas belum memadai, Ruang Komisi belum layak untuk rapat undangan Dinas, yang pertama alat pengeras suara belum ada. Makanya sekarang mau di anggarkan mudah-mudahan di tahun 2026’ kita harapkan bisa berkantor, Di kantor yg baru dengan kelengkapan semua jika prasarana sudah menunjang.”Ujarnya.
Contoh Paripurna layak tidak’! sekda di undang disana duduk di kursi Sidang Paripurna. Maka semua itu kita minta supaya Bupati, Sekda dan Sekwan untuk menganggarkan.Benahi semuanya karena kan itu juga akan menjadi aset Kabupaten Bandung Barat. Bukan kita mau rapat di luar.
Kedua saya sepakat kalo PAD harus dikembalikan ke Bandung Barat ( KBB), tetapi sekarang kita lihat hotel di bandung barat ini tidak bisa ada kerjasama dengan sekretariat dewan. Harganya melambung. Contoh kota baru yg terdekat dari sini yg kita punya tetapi harganya satu ruangan meeting itu lebih mahal.
Kenapa alasannya di Hotel yang di luar dari luar Bandung barat, misalnya Kota Bandung,Kementrian hotel-hotel nya bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ada seminimal mungkin. Lebih terjangkau anggaran itu bisa menyelesaikan pekerjaan kegiatan rapat Dewan kaya sekarang ini.
Saya sepakat PAD harus di kembalikan ke Bandung Barat, tetapi hotel di Bandung Barat dengan angka yg tinggi kita juga berpikir lagi karena harus memadai dengan anggaran.
Kita yakin 2026 nanti kelengkapan sudah di lengkapi dengan fasilitas di kantor DPRD, regulasi aturan dari atas ke bawah, ada kalau memang rapat mesti di kantor ya mesti di kantor jika ada kegiatan kunjungan misalnya ke kecamatan dan Dapil-Dapil kita lakukan kesana berdasarkan regulasi dan aturan kesepakatan.
Jika semua prasana sudah menunjang rapat dewan semua sudah pasti di gedung DPRD.
Rapat dari awal saya sampaikan ke seluruh dinas terkait Komisi III, bahwa penganggaran 2026 harus berdasakan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), artinya janji Bupati terhadap masyarakat. Dan setiap penganggaran setiap bidang saya minta harus di paparkan secara transparansi.
Apa itu usulan kegiatan berpihak ke masyarakat tidak, Jika tidak berpihak ke masyarakat saya sebagai pimpinan Komisi III Beserta para anggota tidak tanggung-tanggung untuk mendelete.
Menuru Pither, rincian bidang yang menjadi tanggung jawab Komisi III, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan.
Di bawah Komisi III itu Dinas Inspratuktur, Dishub, Perkim, Bappelitbangda dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) termasuk Kominfo memang kita akan kritisi di tahun 2026 berpihak ke masyarakat.
“Semua Media memberi masukan ke Komisi III, bisa kerjasama begitu ada kegiatan mereka ikut silahkan tidak ada masalah asal benar-benar memberikan informasi objektif untuk membangun pemerintahan kedepan lebih optimal, perlu pengawasan yang betul betul untuk kemajuan masyarakat khususnya masyarakat Bandung Barat,” Pungkasnya. (Nagon)
