Jawa Barat, hariandialog.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menerapkan kebijakan baru terkait jam masuk sekolah di seluruh wilayah provinsi. Mulai tahun ajaran 2025/2026, seluruh satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK di Jawa Barat diwajibkan memulai kegiatan belajar pukul 06.30 WIB.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK, yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah, dan stakeholder pendidikan lainnya di Jawa Barat.
Rincian Aturan Jam Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan
- PAUD/RA/TKLB
Senin–Kamis: Minimal 195 menit per hari
Jumat: Minimal 120 menit per hari - SD/MI/SDLB
Kelas 1–2: 7 jam pelajaran (JP) per hari (Senin–Kamis), 4–6 JP (Jumat)
Kelas 3–6: 8,5 JP (Senin–Kamis), 6 JP (Jumat)
Durasi 1 JP: 35 menit (SD/MI), 30 menit (SDLB) - SMP/MTs
Kelas VII: 8 JP (Senin–Kamis), 6 JP (Jumat)
Kelas VIII–IX: 8,5 JP (Senin–Kamis), 6 JP (Jumat)
Durasi 1 JP: 40 menit - SMA/MA/SMLB
Kelas X: 10 JP (Senin–Kamis), 6 JP (Jumat)
Kelas XI–XII: 9,75–11 JP (Senin–Kamis), 6 JP (Jumat)
Durasi 1 JP: 45 menit (SMA/MA), 40 menit (SMLB) - SMK/MAK
Kelas X–XII (Program 4 Tahun): 10,5 JP (Senin–Kamis), 6 JP (Jumat)
Durasi 1 JP: 45 menit
Tanpa PR: Siswa Fokus Belajar di Sekolah
Selain perubahan waktu belajar, Gubernur Dedi juga menegaskan penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Ia menyatakan bahwa proses belajar harus tuntas di sekolah, agar siswa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga di rumah.
“Anak-anak harus bisa menikmati waktu di rumah tanpa beban tugas. Belajar cukup di sekolah,” tegas Dedi.
Tujuan: Bentuk Generasi Pancawaluya
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membentuk generasi Pancawaluya—yakni generasi yang Bageur (baik), Cageur (sehat), Bener (benar), Pinter (pintar), dan Singer (terampil).
Ia meyakini, waktu belajar yang dimulai lebih pagi akan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas siswa sesuai dengan fase perkembangan usia mereka.
Tanggapan Masyarakat dan Langkah Lanjutan
Kebijakan ini menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian menyambut baik karena dinilai bisa meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pembelajaran. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai kesiapan siswa dan sekolah untuk beraktivitas lebih pagi.
Menanggapi hal itu, Pemprov Jabar berjanji akan melakukan sosialisasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait guna memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal.(Ayub)
About The Author
