Denpasar-hariandialog.co.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali 20 Desember 2024.Kegiatan mengangkat tema,“Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju” ini merupakan wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah berkoordinasi pengendalian inflasi di Provinsi Bali.
HLM TPID membahas Strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru). Berdasarkan data inflasi November 2024, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), sementara itu secara tahunan inflasi Provinsi Bali sebesar 2,50% (yoy) sesuai dengan target inflasi nasional. Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan, menyampaikan terdapat tren inflasi yang terjadi pada bulan Desember selama 7 (tujuh) tahun terakhir.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan, perekonomian Bali tetap tumbuh kuat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada rentang 5,1-5,9% (yoy), diikuti inflasi terkendali. “Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang pro-growth, disertai dengan upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga”, ucap Erwin.
Lima Strategi Kendalikan Inflasi
Erwin menyebut ada 5 (lima) strategi upaya pengendalian inflasi jangka menengah panjang dari sisi regulasi diperlukan (1) penguatan regulasi dan pengawasan peraturan daerah pelindungan lahan pangan berkelanjutan dan pertanian organik dan (2) perluasan payung hukum optimalisasi produk lokal oleh horeka. Pada sisi teknologi dan kelembagaan, diperlukan (3) kemudahan akses teknologi untuk petani seperti smart farming, optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan hilirisasi pangan, serta (4) on boarding pemasaran produk tani/ternak/ikan dan mendukung kerja sama petani dan penguatan perumda sebagai offtaker.Terakhir tentunya (5) sinergi penguatan ekosistem hulu-hilir dan pembiayaan ketahanan pangan dengan bumdes, Jamkrida, dan perbankan untuk perluasan kerja sama antar daerah.Aspek sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga perlu diperkuat untuk inovasi yang berkelanjutan, seperti melalui pelaksanaan HLM.
HLM TPID dipimpin Pj. Gubernur Bali diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengutarakan, momen HBKN Natal dan perayaan tahun baru 2025 memicu inflasi beberapa komoditas strategis, “Inflasi dapat terjadi dipengaruhi banyaknya wisatawan berkunjung ke Provinsi Bali, di tengah cuaca saat ini sedang kurang baik,”kata.Dewa seraya menyebut cuaca kurang baik menyebabkan potensi terganggunya ketersediaan komoditas strategis, terutama menjadi komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. “Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam berbelanja dengan menerapkan pola konsumsi yang baik dan tidak berlebihan”, ucap Dewa.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengajak seluruh Kepala Daerah dan perangkat daerah mengambil langkah preventif kendalikan inflasi jelang momen Natal dan tahun baru 2025. “Bersama-sama kita perlu memastikan ketersediaan pasokan terutama komoditas-komoditas pemicu inflasi, memastikan distribusi sehingga harga-harga dapat tetap stabil dan terjaga, serta memaksimalkan peran perumda pangan untuk menjadi offtaker ”, tutur Dewa.
Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Muhammad Anwar, dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali juga menyampaikan bahwa persediaan komoditas pangan di masing-masing daerah aman jelang Nataru. HLM dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bali, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, serta perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID. ( Nani )
About The Author
