
Jakarta, hariandialog.co.id.- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024, telah menerima permohonan praperadilan hingga 132 berkas. Hal ini terlihat pada SIPP yang nomor terakhir 132/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. “Artinya itulah nomor terakhir hingga pagi ini tanggal 18 Desember 2024,” kata Humas PN
Jakarta Selatan Dr.H. Djuyamto, SH,MH
Namun demikian, kata Djuyamto, kemungkinan tambahnya permohonan praperadilan bisa saja. “Kita dalam hal ini pengadilan tidak bisa menghambat yang ingin mengajukan permohonan. Pengadilan melalui staf masih siap menerima berkas yang diajukan hingga per 31 Desember 2024 sesuai ketentuan buka rasmi kantor,” kata Djuyamto.
Memang, jumlah hingga per hari ini Rabu, 18 Desember 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 yang jumlah pemohon praperadilan hingga 144 permohonan. “Kita masih tetap bila ada yang mengajukan. Namun, untuk perkara pidana biasa sudah ditutup per hari ini. Tetapi untuk perkara anak yang segera dan cepat selesai masih
diterima bila diajukan kejaksaan,” terang sang humas.
Adapun Lembaga atau instansi yang dimohonan praperadilan diantaranya Kapolri dalam hal ini Mabes Polri, Polda
Metro Jaya, Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Polres, Polsek, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen Pajak dan Imigrasi.
Permohonan yang diajukan para pemohon berbeda-beda. Ada terkait permohonan sah atau tidaknya penetapan tersangka, ; sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan ada juga terkait penyitaan dari penyidik.
Putusan dari para pemohon juga beraneka ragam dari hakim Tunggal yang berbeda pula. Ada yang dikabulkan hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, ada yang ditolak, ada yang tidak dapat diterima dan ada yang dicabut dan ada gugur permohonan karena berkas perkara pokok sudah beralih ke pengadilan. (tob)
