Jakarta-hariandialog.co.id- 15 Juli 2026 –Dalam momen puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 khususnya Fungsi Pengadaan dan Fungsi Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301. BPJS Kesehatan.Maka BPJS berkomitmen memperkuat budaya integritas dan kepatuhan organisasi melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001.
Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia berlangsung puluhan tahun melewati berbagai fase perkembangan. Berawal dari organisasi dibentuk 15 Juli 1968 yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), transformasi kelembagaan terus dilakukan melalui Perum Husada Bakti dan PT Askes (Persero), menjadi BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan jaminan kesehatan berkembang menjawab kebutuhan masyarakat memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa.Saat ini, Program JKN menjadi salah satu program strategis nasional memberikan perlindungan kesehatan sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai upaya penyempurnaan kerap kali dilakukan, mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan proses administrasi, hingga peningkatan kemudahan akses layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan, perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak menjaga keberlangsungan program. Berbagai capaian diraih hasil kerja bersama semua pemangku kepentingan mendukung terjaganya akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN telah memasuki tahun ke-13. Terima kasih kepada Presiden Prabowo selalu mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi makin kuat, kami optimistis Program JKN bakal mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045,” kata Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (15/07).
Pujo mengungkapkan,keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan menyusun arah kebijakan dan strategi organisasi, ” Berbagai langkah transformasi dilakukan harus mampu menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program, ” ungkpanya .
Ia menyebut rasio klaim Program JKN mencapai 108 persen. Kondisi menunjukkan tantangan pembiayaan kesehatan makin besar. Jika perusahaan asuransi swasta melakukan repricing jika klaim sudah 95% untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya,” Kami berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," kata Pujo.
BPJS Kesehatan, kata Pujo terlihat masih terdapat potensi penguatan pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. BPJS Kesehatan telah menyusun rencana strategis berorientasi pada keberlanjutan program. Berbagai kebijakan diarahkan pada aspek saja tetapi,operasional juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan.BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis berorientasi peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, serta transformasi layanan. Salah satu upaya akan didorong integrasi kepesertaan Program JKN layanan publik, dan pengembangan layanan non tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital agar akses layanan makin mudah dan efisien.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi peran BPJS Kesehatan memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program JKN. Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, Program JKN ini merupakan pilar utama kesehatan masyarakat sejalan an visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
”Kami mengapresiasi program BPJS Kesehatan memperhatian empat program kolaboratif prioritas pemerintah, dari pemantau kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di 3 sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih agen fasilitator jaminan kesehatan, serta Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T,” kata Dudung.Dudung mengingatkan terdapat tantangan harus dihadapi bersama, seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan.Ia menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat menjaga keberlangsungan serta meningkatkan kualitas layanan Program JKN. ( */NL )
About The Author
