
Denpasar-hariandialog.co.id- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Oktober 2024 tetap resilien dan terjaga stabil didukung permodalan kuat, kondisi likuiditas memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Data sektor perbankan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Oktober 2024 menunjukkan kinerja intermediasi yang tumbuh positif sebesar 6,60 persen yoy menjadi Rp 226,88 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,37 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 36,42 persen pada Modal Kerja dan 20,96 persen pada Investasi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, Pertumbuhan kredit yoy didorong peningkatan nominal kredit Konsumsi meningkat sebesar Rp7,37 triliun atau tumbuh 8,25 persen yoy lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023 tumbuh sebesar 6,64 persen yoy, “ Tingginya pertumbuhan kredit konsumsi ini terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sisi lain, kredit Investasi turut kontribusi pertumbuhan kredit wilayah Bali dan Nusa Tenggara bertambah sebesar Rp6,60 triliun atau tumbuh 16,13 persen yoy lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023 tumbuh sebesar 13,24 persen yoy,“terang Kristrianti
Ia menyebut,Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha sebesar 42,63 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 25,25 persen.Pertumbuhan kredit disumbangkan peningkatan nominal penyaluran Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha bertambah sebesar Rp7,37 triliun (tumbuh 8,25 persen yoy) serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bertambah sebesar Rp2,02 triliun (tumbuh 3,66 persen yoy).
“ Hal ini menunjukkan, sektor perdagangan masih menjadi pendorong penting dalam perekonomian serta terkait dengan konsumsi masyarakat yang terus tumbuh.Berdasarkan kategori debitur, sebesar 44,47 persen kredit di Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,00 persen yoy.Tingginya penyaluran kredit perbankan ke UMKM menunjukkan perbankan terus mendukung UMKM menjalankan peran vitalnya menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat, “ jelas Kristrianti.
Seiring tumbuhnya penyaluran kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh positif.Penghimpunan DPK mencapai Rp277,41 triliun atau double digit yaitu 11,67 persen yoy, melandai dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya sebesar 16,30 persen yoy.
Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Oktober 2023 ditopang oleh kenaikan nominal Tabungan yang bertambah sebesar Rp16,42 triliun dan Giro sebesar Rp4,62 triliun.
Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Oktober 2024 sebesar 81,79 persen, melandai dibandingkan posisi Oktober 2023 yang sebesar 85,68 persen (September 2024: 82,09 persen). Menurunnya rasio LDR disebabkan karena pertumbuhan DPK yang lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit.
Adapun kecukupan modal BPR tercermin pada likuiditas BPR (Cash Ratio/CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) relatif terjaga di atas threshold (masing-masing 5 persen dan 12 persen). Rasio CR dari BPR di Bali sebesar 15,34 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 19,95 persen, dan Nusa tenggara Timur sebesar 8,53 persen.
Rasio CAR untuk BPR di Bali sebesar 35,84 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 46,19 persen, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 43,37 persen. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menyerap potensi risiko yang dihadapi dan OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas.
Kualitas kredit perbankan di Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,08 persen walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Oktober 2023 yang sebesar 2,41 persen.( rls/nani )
