Bandung Barat, hariandialog co.id- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat( KBB ) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Kegiatan berlangsung di Lantai 2 Gedung Utama Sekretariat Daerah, Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah (27/04/2026) hari Senin.
Pelantikan dipimpin langsung Bupati Bandung Barat”Jeje Ritchie Ismail. Agenda tersebut mencakup mutasi pejabat administrator, pengangkatan pejabat fungsional, penugasan guru sebagai kepala sekolah, serta pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.
Total ASN yang dilantik pada kesempatan itu sebanyak 68 orang, terdiri atas 2 pejabat administrator, 17 pejabat fungsional, 23 kepala sekolah, dan 26 CPNS yang resmi menjadi PNS.
Dalam sambutannya, Jeje menegaskan bahwa pelantikan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelantikan hari ini merupakan bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta komitmen tinggi,” ujarnya.
Ia mengatakan, ASN yang baru dilantik diharapkan menjadi energi baru bagi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Jeje, dua perangkat daerah yang menjadi garda terdepan pelayanan publik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Karena itu, ia meminta kedua instansi tersebut memperkuat pelayanan yang cepat, mudah, tepat, dan transparan.
“Tidak boleh lagi ada pelayanan yang berbelit, tidak transparan, atau membuka celah praktik yang menyimpang dari prinsip integritas,” katanya.
Dalam mutasi pejabat struktural, Hendra Trismayadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sementara posisi Kepala Disdukcapil kini diisi Yadi Azhar yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah.
Adapun Asterina yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dilantik menjadi Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selain pejabat struktural, Pemkab Bandung Barat juga melantik 17 pejabat fungsional dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, pendidikan, koperasi, perencanaan, hingga pengawasan pemerintahan.
Sebanyak 23 guru juga mendapat penugasan baru sebagai kepala sekolah di tingkat SD dan SMP yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Jeje meminta para kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjadi pemimpin pendidikan yang mendorong disiplin, meningkatkan mutu pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif.
“Amanah ini harus dijalankan dengan keteladanan dan tanggung jawab, agar mampu melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing,” ucapnya.
Di sisi lain, sebanyak 26 CPNS formasi tahun 2024 resmi diangkat menjadi PNS. Mereka akan mengisi sejumlah formasi, antara lain polisi pamong praja, auditor, perancang peraturan perundang-undangan, mediator hubungan industrial, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang belum terisi.
“Untuk jabatan yang masih kosong, saat ini sedang dalam proses administrasi untuk open bidding. Kami menargetkan dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan, posisi tersebut sudah dapat terisi sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Asep.
Ia menyebut, saat ini masih ada sekitar lima posisi eselon II yang kosong. Selain itu, jabatan pada level eselon III dan IV juga masih terdapat kekosongan dan akan diisi secara bertahap.
Asep juga menyoroti kebutuhan kepala sekolah yang masih cukup besar di Bandung Barat. Menurut dia, secara keseluruhan masih terdapat sekitar 271 posisi kepala sekolah yang belum terisi.
Pengisian jabatan tersebut dilakukan bertahap karena harus melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan.
“Untuk sementara, akan ada pendelegasian kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk, sehingga tidak menghambat proses administrasi siswa,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Sandi Supyandi menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang memadai terkait program dan kinerja perangkat daerah.
“Ke depan, keterbukaan informasi kepada publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja dan program dari masing-masing perangkat daerah,” katanya.
Pelantikan ini menjadi langkah untuk penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh jabatan kosong segera terisi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif. (Nagon)
About The Author
