Cikarang, hariandialog.co.id.- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi,
Budi Muhammad Mustofa, menyampaikan apresiasinya atas capaian
membanggakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kembali meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ini menjadi raihan WTP yang ke-9 kalinya bagi Kabupaten Bekasi.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada
Jumat (23/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
Bandung. LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bekasi, Ade
Kuswara Kunang, didampingi Wakil Ketua DPRD, Budi Muhammad Mustofa,
serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
“Alhamdulillah, hari Jumat lalu saya ikut mendampingi Pak
Bupati menerima LHP BPK untuk Tahun 2024 dengan opini WTP. Ini menjadi
capaian ke-9, setara dengan Tasikmalaya. Saya, mewakili rekan-rekan
DPRD, mengucapkan selamat dan mengapresiasi Pak Bupati, Pak Wakil, dan
Pak Sekda yang selama ini telah menjalin komunikasi dan menyiapkan
laporan pertanggungjawaban dengan baik,” ujar Budi kepada
bekasikab.go.id pada Selasa, 01 Juni 2025.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasih dan
apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah memberikan data
valid dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang kuat, sehingga
mendukung capaian opini WTP. “Untuk postur anggaran Kabupaten Bekasi
Tahun 2024 sudah ideal, yakni 30 persen untuk belanja pegawai dan 70
persen untuk program serta kegiatan. Komposisi ini menjadi salah satu
faktor pendukung diraihnya opini WTP dari BPK,” kata Budi
Namun, untuk tahun anggaran 2025, Budi memperkirakan akan
terjadi peningkatan belanja pegawai menjadi 40 persen, seiring dengan
penerimaan 10.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K), yang membutuhkan anggaran mencapai Rp 850 miliar. “Ini menjadi
tantangan besar. Tapi kami optimistis Pemkab Bekasi bisa terus menjaga
kualitas pengelolaan keuangannya secara profesional dan akuntabel,”
pungkasnya., tulis bekasikab. (adi-01)
About The Author
