Jakarta, hariandialog.co.id.- Kepala Bidang Kebijakan Publik PP
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ), Ammar Multazim,
menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut ditujukan kepada DPR. KAMMI ingin
Pemilu 2024 tidak ditunda. MPR perlu menutup celah amendemen UUD 1945.
“Bangsa harus tunduk pada konstitusi,” kata Ammar Multazim.
Massa KAMMI di demo kawasan DPR, 11 April 2022. (Dok. KAMMI)
Massa KAMMI menolak kenaikam BBM Pertamax, kenaikan harga bahan pokok,
PPN 11%, dan hingga perpindahan IKN (Ibu Kota Negara). Mereka
menyuarakan sikapnya, disampaikan oleh Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad
Rivai:
Pertama, menolak kenaikan harga BBM.
Kedua, menolak kenaikan harga bahan pokok.
Ketiga, menolak kenaikan PPN 11%,
Keempat, menolak perpindahan IKN sampai Indonesia pulih dari Krisis
kesehatan dan ekonomi.
Kelima, mendesak DPR dan KPU untuk memastikan tidak ada Penundaan
pemilu sesuai dengan pernyataan Presiden.
Keenam, mendesak MPR untuk tidak mengamandemen UUD 1945 jika ada
potensi perubahan periode masa jabatan presiden. (dtc/bing).
